ROMA (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan pemerintah Taliban di Afghanistan tidak dapat diakui dan mendesak warga Afghanistan untuk mulai menerima dukungan keuangan yang dibekukan setelah kelompok bersenjata itu mengambil alih kekuasaan bulan lalu.
Dia mendesak pemerintah asing untuk mencegah keruntuhan keuangan di sana yang akan mengakibatkan arus besar migran.
“Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin karena ada “17 teroris” di antara para menteri, juga hak asasi perempuan dan anak perempuan terus dilanggar,” klaim Di Maio kepada televisi milik negara Rai 3 pada Minggu (26/9/2021).
“Jelas, kita harus mencegah Afghanistan dari ledakan dan arus migrasi yang tidak terkendali yang dapat mengacaukan negara-negara tetangga,” lanjutnyta, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu.
“Ada cara untuk menjamin dukungan keuangan tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga telah sepakat bahwa sebagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan.”
Italia memegang kepresidenan tahunan G20 dan ingin menjadi tuan rumah pertemuan puncak khusus di Afghanistan.
Negara-negara G20, bersama dengan tetangga Afghanistan, berkomitmen untuk memerangi “terorisme”, dan bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia, tambah Di Maio.
Pada Jumat (24/9), Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan telah mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani – keduanya di bawah sanksi – yang diperlukan. untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Taliban menguasai negara itu bulan lalu ketika pasukan asing yang bersekutu dengan AS menarik diri dari Afghanistan setelah perang 20 tahun. Peristiwa memuncak dalam perebutan ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus, dua dekade setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh kampanye pimpinan AS menyusul serangan 11 September di Amerika Serikat.
PBB mengatakan bahwa pada awal tahun lebih dari 18 juta orang – sekitar setengah dari populasi Afghanistan – membutuhkan bantuan di tengah kekeringan kedua negara itu dalam empat tahun.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pekan lalu bahwa Afghanistan berada di “ambang bencana kemanusiaan yang dramatis” dan telah memutuskan untuk terlibat dengan Taliban untuk membantu rakyat negara itu. (Althaf/arrahmah.com)
