TEHERAN (Arrahmah.id) -- Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran dan putra mahkota terakhir Iran yang hidup di pengasingan, kembali menyerukan dukungan internasional untuk membantu demonstran menggulingkan rezim Ayatollah Ali Khamenei, sambil memperingatkan bahwa Republik Iran “mendekati keruntuhan” di tengah protes besar yang semakin mematikan.
Dalam konferensi pers di Washington, D.C., seperti dilansir The New Arab (16/1/2026), Pahlavi meminta komunitas internasional—termasuk negara-negara Barat—untuk mengambil langkah konkret, termasuk menekan militer Iran, menargetkan struktur komando dan kepemimpinan Garda Revolusi Iran (IRGC), serta memberlakukan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap pemerintah Teheran.
“Rakyat Iran mengambil tindakan tegas di lapangan. Kini saatnya masyarakat internasional berdiri sepenuhnya bersama mereka,” kata Pahlavi, seraya menegaskan bahwa revolusi di dalam negeri akan lebih efektif jika dunia bersatu membantu.
Pahlavi mengusulkan sejumlah langkah termasuk:
- Menargetkan aset global dan kepemimpinan IRGC, memperlemah kemampuan rezim menekan oposisi;
- Mempersulit aktivitas diplomatik Teheran dengan pengusiran diplomat dan pembekuan aset;
- Menyediakan akses internet aman melalui layanan seperti Starlink untuk mengatasi blokade komunikasi rezim;
- Mendesak pembebasan tahanan politik.
Walaupun menegaskan bahwa intervensi militer asing tidak diperlukan dan bahwa rakyat Iranlah yang “secara nyata berada di garis depan perjuangan,” Pahlavi menilai kemenangan akan lebih cepat dan korban lebih sedikit bila negara-negara besar mengambil tindakan bersama.
Pahlavi bahkan menyatakan keyakinannya bahwa Republik Iran hampir runtuh, menyebut rezim sebagai “kekuatan yang tidak mewakili rakyat Iran” dan “berperang melawan rakyatnya sendiri,” sambil menuduh otoritas Iran melakukan kekerasan besar-besaran terhadap demonstran sipil.
Pahlevi juga berjanji akan mengakui keberadaan 'Israel' dan akan membantu mendirikan Temple yang dinantikan warga ;Israel' di Yerusalem.
Klaim ini muncul di tengah protes nasional yang telah berlangsung sejak 28 Desember 2025, dipicu oleh krisis ekonomi Iran dan kemudian meluas menjadi tuntutan penghapusan rezim Teheran secara keseluruhan. Lembaga hak asasi luar negeri melaporkan ribuan tewas dalam dua pekan terakhir akibat kekerasan aparat, meskipun angka pastinya tidak dapat diverifikasi karena penutupan internet dan kontrol informasi yang ketat.
Reaksi internasional terhadap seruan Pahlavi terpecah: beberapa negara mendukung tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Iran, sementara kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik di Timur Tengah membuat beberapa pemerintah lebih berhati-hati dalam menanggapi ajakan langsung untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran.
Hingga kini, otoritas Iran belum menanggapi secara resmi permintaan Pahlavi, namun pemerintah Teheran secara konsisten menyebut demonstran sebagai agen asing dan menolak klaim luar bahwa mereka menghadapi penindasan besar-besaran yang memerlukan intervensi internasional. (hanoum/arrahmah.id)