Kelompok HAM dan diaspora Uighur kecam kunjungan delegasi cendekiawan dan ulama Muslim ke Xinjiang

Oleh:

|

Kategori:

Delegasi cendekiawan dan ulama Muslim yang mengunjungi Xinjiang pada 8 Januari 2023. (Foto: Xinjiang Daily)

XINJIANG (Arrahmah.id) – Kelompok HAM dan orang-orang Uighur yang tinggal di luar negeri mengutuk keras kunjungan delegasi cendekiawan dan ulama Muslim dari negara-negara berkembang ke Xinjiang pekan ini.

Mereka mengatakan bahwa para delegasi cendekiawan dan ulama Muslim, yang menyuarakan dukungan untuk kebijakan Cina di wilayah Xinjiang, telah menutup mata terhadap penderitaan orang-orang Uighur yang dianiaya.

Kelompok yang terdiri lebih dari 30 perwakilan Islam dari 14 negara – termasuk Uni Emirat Arab, Yordania, Serbia, Sudan Selatan dan Indonesia – tiba di Xinjiang pada 8 Januari untuk mengunjungi kota Urumqi, Turpan, Altay dan Kashgar dan untuk bertemu dengan pejabat pemerintah.

Pernyataan ketua delegasi, Ali Rashid Al Nuaimi, memicu kemarahan yang meluas dari warga Uighur di luar negeri dan reaksi keras dari organisasi Muslim yang berbasis di AS, termasuk Dewan Hubungan Islam Amerika dan Keadilan untuk Semua.

Al Nuaimi, ketua Dewan Komunitas Muslim Dunia yang berbasis di UEA, dan yang lainnya bertemu dengan Ma Xingrui, sekretaris Partai Komunis Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, dan Erkin Tunuyaz, ketua wilayah tersebut, yang berterima kasih atas dukungan mereka terhadap kebijakan Cina di Xinjiang.

Al Nuaimi dikutip oleh media pemerintah memuji upaya otoritas Cina untuk memberantas terorisme dan ekstremisme di Xinjiang sebagai cara yang benar untuk melindungi kepentingan nasional dan rakyat Cina.

Muslim di Cina juga harus setia kepada negaranya, berkontribusi pada perkembangan sosialnya, hidup rukun dengan orang lain, dan bangga menjadi orang Cina, katanya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi Cina Xinhua, pada Jumat (13/1/2023).

“Di sini kami melihat semua Muslim sebagai orang Tionghoa. Mereka harus bangga dengan warga negara China,” kata Al Nuaimi seperti dikutip CGTN Cina.

Kebijakan Xinjiang Cina telah memasukkan pengawasan yang mengganggu, pembatasan agama, penghancuran masjid, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan sekitar 1,8 juta orang Muslim Uighur dan orang Turki lainnya dalam jaringan luas kamp interniran dan penjara. Beberapa tahanan bahkan mengalami pelecehan seksual, kerja paksa dan sterilisasi paksa.

Meskipun Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah mengecam tindakan Cina, beberapa negara Muslim telah membela kebijakan Xinjiang, sebagai akibat dari kekuatan ekonomi dan diplomatik Beijing dan hutang mereka yang meningkat ke Cina, kata para kritikus.

“Sayangnya, karena keuntungan yang mereka dapatkan dari Cina, dunia Muslim mengabaikan kekejaman Cina terhadap Uighur dan tidak melihat kejahatan genosida etnisnya,” kata Mustafa Akyol, seorang penulis dan jurnalis Turki yang merupakan peneliti senior di Cato Institute’s Center for Global Kebebasan dan Kemakmuran.

“Mereka bersedia menerima interpretasi Cina dan berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan Cina,” katanya, seperti dilansir RFA.

Maya Wang, direktur asosiasi di divisi Asia di Human Rights Watch, mengatakan pemerintah Cina telah menggunakan pemerintah Muslim dan cendekiawan Islam untuk menutupi pelanggarannya.

“Kenyataan bahwa pemerintah dan ulama ini seolah menutup mata terhadap hak saudara-saudaranya untuk menjalankan agamanya, yaitu Islam, sangat mengecewakan, tetapi kemudian saya pikir itu adalah gejala dari fakta bahwa pemerintah Cina memberikan pengaruh politik yang sangat besar atas negara-negara ini, pemerintah, dan bahkan karir individu,” papar Wang.

Dalam “Laporan Dunia 2023” yang dikeluarkan pekan ini, yang meninjau praktik hak asasi manusia di hampir 100 negara, Human Rights Watch mencatat bahwa sementara beberapa orang Uighur telah dibebaskan dari kamp interniran, pihak berwenang Cina juga telah menghukum sekitar 500.000 orang, banyak di antaranya tetap tinggal dipenjara.

Imam Abdul Malik Mujahid, ketua Justice for All, mengatakan kepada RFA bahwa kunjungan delegasi Muslim adalah bagian dari upaya pemerintah Cina untuk menutupi penindasannya terhadap Uighur.

“Pertama-tama, Cina sedang dalam misi untuk membingungkan dunia Muslim tentang apa yang terjadi pada Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di Cina,” katanya.

“Organisasi Tiongkok dalam kunjungan ini tidak lain adalah untuk menutupi penghancuran mereka terhadap Uighur di bawah panji menentang terorisme, radikalisme, dan separatisme,” katanya.

Kritik keras juga dilontarkan secara langsung oleh Robert McCaw, direktur urusan pemerintahan di Council on American-Islamic Relations.

McCaw mengatakan kepada RFA bahwa pernyataan Al Nuaimi mengecewakan dan dia “memutarbalikkan kenyataan.”

“Pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami Uighur dan orang Turki lainnya,” kata McCaw. “Pemimpin Arab dan Muslim ini berpartisipasi dalam kunjungan propaganda desa Potemkin gaya Cina.”

“Kami tahu otoritas Cina terus mengawasi Muslim, mengunci mereka di penjara dan kamp konsentrasi, terus memaksa mereka bekerja sebagai budak dan menyerang mereka secara fisik dan seksual,” katanya.

Dolkun Isa, presiden Kongres Uighur Dunia, mengutuk kunjungan para ulama tersebut, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap “jutaan Muslim yang menderita.”

“Cina, dengan mengundang apa yang disebut sebagai pemimpin Dewan Komunitas Muslim Dunia (WMCC) ke wilayah Uyghur, masih berusaha menipu dunia,” katanya.

“Adalah fakta bahwa Cina telah terlibat dalam kebijakan genosida terhadap Uighur, dan pada saat yang sama, Cina menyatakan perang melawan Islam,” imbuhnya.

“Kunjungan delegasi ini adalah pengkhianatan terhadap Islam [dan] kitab suci Al Quran, ajarannya,” pungkasnya. (rafa/arrahmah.id)