![Pendukung pemerintah militer Niger mengambil bagian dalam demonstrasi di depan pangkalan militer Prancis di Niamey, Niger, 11 Agustus 2023. [Mahamadou Hamidou/Reuters]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/09/kudeta-afrika.jpg?fit=770%2C513&ssl=1)
Tak lama setelah Ali Bongo, presiden Gabon sejak 2009, digulingkan oleh anggota Garda Republik, unit keamanan pribadinya, ia muncul dalam sebuah video pendek, tampak lemah dan mendesak orang-orang untuk “membuat keributan” atas namanya. Duduk di kursi dengan latar belakang kemewahan yang hanya dicita-citakan oleh segelintir orang Gabon, penguasa jangka panjang di negara kaya minyak di Afrika tengah itu tampak tidak berdaya. Namun berbeda dengan permohonannya, masyarakat Gabon justru berkumpul di Libreville, ibu kota negara tersebut, untuk berfoto selfie dengan para tentara dan menyemangati mereka dalam rangka merayakan berakhirnya dinasti yang dimulai oleh ayah Bongo, Omar, pada 1967.
Sejak 2020, kini telah terjadi 10 percobaan kudeta yang sebagian besar terjadi di Afrika Barat dan Tengah, yang mengakibatkan kehancuran sistem demokrasi di wilayah tersebut dengan cepat.
Namun di negara-negara ini, warganya turun ke jalan untuk mendukung kudeta. Di Niger, stadion dipenuhi oleh pendukung pemerintah militer setelah kudeta pada 26 Juli. Pada 2021, ada juga kegembiraan di jalan-jalan Conakry setelah militer Guinea mencopot Alpha Conde, presiden yang memperpanjang masa jabatannya meskipun mendapat tentangan keras dari warga.
Pola reaksi optimisme terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer merupakan ekspresi rasa frustrasi yang mendalam terhadap para pemimpin sipil di Afrika, menurut beberapa pakar.
“Dukungan yang tampak bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan adalah dukungan tidak langsung, ini bukan dukungan untuk militer,” Leena Koni Hoffmann, rekan program Afrika di lembaga pemikir Chatham House yang berbasis di London, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Ini adalah kesempatan untuk mengatakan bahwa pemerintah yang digulingkan adalah pemerintah yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan kami,” katanya.
‘Tidak ada legitimasi pemilu’
Gabon adalah negara terbaru di Afrika yang pemimpin demokratisnya digulingkan oleh penguasa militer. Sejumlah tentara yang dipimpin oleh Jenderal Brice Oligui Nguema, kepala Garda Republik Bongo, mengumumkan pengambilalihan tersebut dan membatalkan hasil pemilu kontroversial yang konon dimenangkan Bongo.
Di negara dengan populasi sekitar 2,3 juta jiwa dan sekitar 850.000 pemilih terdaftar, pemilihan umum yang diadakan pada 26 Agustus telah memasuki hari ketiga. Saat suara dihitung, jam malam diberlakukan dan akses internet diputus. Pengamat internasional juga dilarang memasuki negara tersebut.
Pihak militer menyebut malpraktek pemilu sebagai salah satu alasan kudeta di tengah sengketa pemilu yang masih terjadi di seluruh benua.
Kudeta di Gabon terjadi beberapa hari setelah Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa diumumkan sebagai pemenang pemilihan presiden. Kemenangannya ditolak oleh partai oposisi dan dikritik oleh pengamat internasional.
Bola Tinubu, presiden Nigeria yang baru terpilih dan memimpin upaya regional untuk mengembalikan kekuasaan Mohammed Bazoum dari Niger, mengatakan kudeta di Gabon menunjukkan “penularan otokrasi” di benua itu. Namun pemilu Nigeria pada Februari juga diperebutkan di pengadilan oleh partai-partai oposisi karena adanya malpraktek dan kekerasan.
Menurut jajak pendapat 2022 yang dilakukan oleh jaringan penelitian pan-Afrika Afrobarometer, hanya 44 persen masyarakat Afrika yang mengatakan pemilu memungkinkan pemilih untuk mencopot pemimpin yang tidak diinginkan oleh para pemilih. Jajak pendapat Afrobarometer pada 2023 juga menunjukkan penurunan preferensi terhadap demokrasi selama dekade terakhir di benua ini, dari 73 persen menjadi 68 persen.
Keluarga Bongo di Gabon juga hanyalah salah satu contoh presiden Afrika yang menyelenggarakan pemilu berkala namun tetap mempertahankan kekuasaan. Para pemimpin Uganda, Rwanda, Guinea Ekuatorial, dan Kamerun telah berkuasa setidaknya selama dua dekade.
“Hal ini menunjukkan mengapa definisi demokrasi itu sendiri sangat ambigu di Afrika karena, jika kita kembali ke 1960an, demokrasi adalah ketika Anda memiliki seseorang yang berkuasa yang bisa menjadi otoriter dan berkuasa selama bertahun-tahun dan dia tetap melaksanakan pemilu,” kata Ibrahim Anoba, peneliti di Pusat Kemakmuran Afrika di Jaringan Atlas yang berbasis di AS.
“Meskipun pemilu itu palsu dan dicurangi dan konstitusi terus-menerus diubah untuk mengakomodasi orang yang berkuasa,” tambahnya.
Di Gabon, kudeta merupakan hasil pertikaian politik internal. Namun bagi banyak analis Barat, Niger dianggap stabil setelah tongkat estafet diserahkan oleh Mahamadou Issoufou kepada Mohamed Bazoum pada 2021 dalam transisi kekuasaan sipil ke sipil yang pertama di negara itu.
Perspektif ini, menurut beberapa analis, mewakili rendahnya ambang batas pemilu di benua ini.
“Ada masalah legitimasi bahkan di Niger di mana terdapat transisi pemerintahan yang damai dan semua penanda yang memenuhi syarat untuk pemilu yang damai bagi para analis Barat,” kata Nathaniel Powell, analis Afrika di penasihat geopolitik Oxford Analytica. “Tetapi pemilu ini cacat dan tidak ada legitimasi pemilu.”
Mempertanyakan demokrasi
Penurunan tajam kualitas hidup dalam beberapa tahun terakhir juga membuat masyarakat mempertanyakan manfaat demokrasi.
Masyarakat di seluruh benua sedang bergulat dengan meningkatnya biaya hidup akibat krisis yang disebabkan oleh kenaikan inflasi, yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya serangan oleh kelompok bersenjata di wilayah Sahel dan Great Lakes.
Hal ini telah meningkatkan tingkat kemiskinan dan menyebabkan jutaan orang mengungsi. Namun Bank Dunia memproyeksikan penurunan lebih lanjut dalam pertumbuhan ekonomi di Afrika Sub-Sahara dari 3,6 persen pada 2022 menjadi 3,1 persen pada akhir tahun ini.
Mengingat konteks ini, para pemimpin sipil semakin kehilangan dukungan di mata rakyatnya, meskipun para pemimpin tersebut dan masyarakat internasional sudah terpaku pada pemerintahan demokratis.
Dinamika eksternal juga mendorong keinginan untuk melakukan perubahan.
Sejauh ini, terdapat kesamaan dalam semua kudeta yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Kecuali Sudan, negara-negara tersebut merupakan bekas jajahan Prancis dan Paris dipandang sebagai pihak yang bersalah dalam hal ini.
Para pembuat kudeta sering menggunakan retorika anti-Prancis untuk meningkatkan dukungan rakyat terhadap pemerintahan mereka, mengingat keterikatan Prancis pada koloni-koloninya bahkan setelah kemerdekaan dan dukungannya, secara langsung atau tidak, terhadap pemerintah yang otoriter dan tidak kompeten, untuk melindungi kepentingannya sendiri dan mempertahankan kendali di sana.
Namun Koni-Hoffmann menyerukan kehati-hatian dalam menyalahkan pihak luar.
“Meskipun penting untuk memperhatikan apa yang disebut sentimen anti-Barat, saya pikir fokus yang lebih besar adalah fakta bahwa demokrasi belum memusatkan kepentingan banyak warga negara di negara-negara tersebut,” katanya. “Peluang hidup warga negara ini belum membaik dalam banyak konteks karena stabilitas lebih diprioritaskan dibandingkan manfaat demokrasi yang sesungguhnya.”
Namun, kurangnya manfaat demokrasi bagi masyarakat adalah alasan utama mengapa kudeta disambut baik di wilayah tersebut, kata beberapa analis. Meskipun terdapat harapan baru akan masa depan yang lebih baik, pemerintahan militer mungkin juga tidak memberikan manfaat tersebut, tambah mereka.
“Ibarat ada luka perih yang terasa gatal lalu dibuka lukanya hingga terasa gatal. Rasanya sangat menyenangkan selama beberapa detik dalam menciptakan kelegaan itu tetapi keadaan Anda akan menjadi lebih buruk. Itulah yang dibawa oleh militer,” kata Anoba. (zarahamala/arrahmah.id)
