KAIRO (Arrahmah.com) – Para pendukung Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan perubahan konstitusional yang akan memungkinkan dia untuk tetap berkuasa setelah masa jabatan keduanya berakhir pada 2022, AFP melaporkan pada Selasa (1/1/2019).
Para pendukung mantan kepala militer, yang terpilih kembali pada Maret dengan lebih dari 97 persen suara, ingin parlemen untuk membahas pencabutan sebuah artikel yang membatasi presiden untuk dua masa jabatan empat tahun berturut-turut.
BacaJuga
Dalam sebuah editorial yang diterbitkan pada Minggu (30/12/2018), surat kabar harian pemerintah yang dikelola pemerintah, Al-Akhbar, menyuarakan harapan bahwa 2019 akan menjadi “awal dari reformasi politik yang terlambat” untuk mengamankan masa depan Sisi dalam kekuasaan.
Kolom yang ditulis oleh direktur surat kabar Yasser Rizk ini mengungkapkan perubahan ini akan “melestarikan semua keuntungan rakyat dalam hal keamanan, stabilitas dan pemulihan ekonomi” sejak Al-Sisi berkuasa lima tahun lalu.
Menurut Rizk, perubahan itu bisa disetujui pada akhir musim panas 2019.
Sisi, yang memimpin tentara menggulingkan presiden dengan latar belakang Ikhwanul Muslimin, Mohamed Morsi, pada 2013 setelah protes massa terhadap pemerintahannya, memenangkan masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada tahun berikutnya.
Pemerintahannya telah banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi atas penindasan para pembangkang.
Selain penumpasan terhadap perbedaan pendapat, Sisi mengklaim menjadi polisi yang mengawasi kampanye militer melawan ‘ekstrimis’ yang terkait dengan Daesh di Semenanjung Sinai.
Mesir perlahan pulih dari krisis ekonomi mendalam yang telah melihat nilai mata uangnya anjlok dan subsidi negara dipangkas.
Pada November 2017, bahkan sebelum dia terpilih kembali, Sisi mengatakan kepada jaringan berita Amerika CNBC bahwa dia tidak akan mencari masa jabatan ketiga.
Tetapi setelah kemenangannya dalam pemilihan bulan Maret 2018, pertanyaan tersebut secara bertahap kembali menjadi perdebatan publik.
Mohammad Fuad, dan anggota parlemen dengan partai Wafd yang dekat dengan pemerintah, mengatakan kepada AFP bahwa “seluruh Mesir berbicara tentang artikel (Rizk) tadi malam.”
“Masalah ini telah dibahas di mana-mana di Mesir, tidak hanya di parlemen, untuk beberapa waktu,” katanya, seraya menambahkan bahwa potensi debat parlemen mengenai masalah ini belum diprakarsai oleh pemerintah.
Dalam konteks politik Mesir saat ini, ada sedikit kejutan bahwa perdebatan itu terjadi, kata Fuad.
“Orang-orang telah mengharapkan amandemen konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan presiden, karena setiap kali perdebatan berakhir dengan masa jabatan kedua (El-Sisi), pertanyaannya adalah: siapa alternatifnya? Itulah yang menyebabkan kepanikan,” dalihnya.
Mustafa Kamal Al-Sayed, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo, mengatakan Rizk “tidak mengungkapkan sudut pandang pribadi, tetapi mengungkapkan tren dalam lembaga pemerintah.”
Dia mengatakan Sisi “tidak ingin mundur dari kekuasaan selama dia masih hidup … dia takut dia bisa dimintai pertanggungjawaban jika dia meninggalkan jabatannya.”
Di media sosial, tokoh-tokoh oposisi menyesalkan pembicaraan tentang membiarkan Sisi berdiri untuk masa jabatan ketiga.
“Ada konstitusi dan hukum di rezim otoriter dan konstitusi dan hukum di rezim demokratis,” tulis Mohamed ElBaradei, mantan kepala pengawas nuklir PBB dan politisi Mesir yang disegani di Twitter.
“Yang pertama adalah alat untuk membubuhkan kekuasaan otoriter berdasarkan represi dan ketakutan, sedangkan yang kedua adalah alat untuk membangun pemerintahan yang baik berdasarkan kebebasan dan keadilan.” (Althaf/arrahmah.com)
