OTTAWA (Arrahmah.com) – Parlemen Kanada pada Rabu (21/10/2020) menyebut tindakan Cina yang menargetkan orang Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) sebagai bentuk “genosida”, dan menyerukan Pemerintah Kanada untuk mengadopsi penunjukan dan sanksi bagi pejabat pemerintah Cina yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak di wilayah XUAR.
Resolusi tersebut menandai langkah terkuat hingga saat ini yang diambil oleh anggota parlemen dari negara asing yang berusaha meminta pertanggungjawaban Cina atas pelanggaran HAM di XUAR, di mana pihak berwenang diyakini telah menahan hingga 1,8 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp interniran yang luas sejak awal. 2017.
Sub-komite House of Commons untuk Hak Asasi Manusia Internasional dari Komite Tetap Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (21/10) bahwa setelah mengadakan pertemuan mendesak dengan para ahli pada bulan Juli untuk membangun kesaksian para saksi tentang perkembangan di wilayah tersebut, para anggotanya merasa sangat terganggu dan yakin akan perlunya tanggapan yang kuat bagi persoalan Uighur di Xinjiang.
“Subkomite mendengar bahwa Pemerintah Cina telah menggunakan berbagai strategi untuk menganiaya kelompok Muslim yang tinggal di Xinjiang, termasuk penahanan massal, kerja paksa, pengawasan negara yang meluas dan pengendalian populasi,” kata pernyataan itu, sebagaimana dilansir RFA.
Para saksi mata dengan jelas menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Cina merupakan upaya yang jelas untuk menghapus budaya dan agama masyarakat Uighur.
Sub-komite tersebut mengatakan bahwa beberapa saksi menyatakan bahwa tindakan Cina memenuhi definisi genosida sebagaimana diatur dalam Pasal II Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
“Subkomite dengan tegas mengutuk penganiayaan terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang oleh Pemerintah Cina,” kata pernyataan itu.
Berdasarkan bukti yang diajukan selama dengar pendapat Subkomite, baik pada 2018 dan 2020, Subkomite yakin bahwa tindakan Partai Komunis Cina merupakan genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida.
Sub-komite tersebut mendesak pemerintah Kanada untuk secara resmi mengutuk tindakan Cina di XUAR, bekerja dengan sekutu dan organisasi untuk membantu pengamat internasional mendapatkan akses tanpa batas ke wilayah tersebut, dan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat sipil yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang Uighur, terutama di negara-negara yang terikat dengan Cina karena kepentingan geopolitik mereka bagi Belt and Road Initiative (BRI) Xi Jinping.
Program BRI senilai 1,3 triliun US Dollar adalah kebijakan geopolitik khas Presiden Cina Xi Jinping, yang menampilkan investasi besar untuk membangun infrastruktur yang mendukung perdagangan antara Cina dan negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Ini telah dirundung kontroversi setelah negara-negara di Asia dan Afrika menumpuk hutang yang tidak berkelanjutan.
Sub-komite tersebut juga meminta pemerintah Kanada untuk mengakui bahwa tindakan yang dilakukan dalam XUAR terhadap Uighur merupakan genosida dan menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Keadilan bagi semua pejabat Cina yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi di wilayah tersebut.
“Kanada memiliki tanggung jawab untuk melindungi Uighur dan Muslim Turki lainnya di bawah norma internasional yang telah dibentuknya, ‘Tanggung Jawab Melindungi’, yang tujuannya adalah untuk memastikan komunitas internasional mencegah kejahatan dan kekejaman massal seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata pernyataan itu.
“Sub-komite berbagi keprihatinan yang diajukan oleh para saksi dan setuju bahwa Pemerintah Kanada perlu mengambil tindakan segera dan memenuhi nilai-nilai yang dianutnya di dalam dan luar negeri. Kanada harus bertindak sekarang untuk mengatasi agresi Cina terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya,” imbuh pernyataan tersebut.
Sub-komite juga mengatakan akan segera mengajukan laporan dengan rekomendasi untuk pemerintah. (rafa/arrahmah.com)
