NEW YORK CITY (Arrahmah.id) – Ketua Dewan Transisi Selatan Yaman, sebuah kelompok yang memayungi milisi bersenjata lengkap dan memiliki dana yang cukup, mengatakan pada Jumat (22/9/2023) bahwa ia akan memprioritaskan pembentukan negara terpisah dalam negosiasi dengan saingan mereka, pemberontak syiah Houtsi.
Komentar Aidarous al Zubaidi, dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, muncul beberapa hari setelah berakhirnya perundingan penting di Riyadh antara pemberontak syiah Houtsi dan Arab Saudi, yang memimpin koalisi melawan mereka dalam perang saudara di negara tersebut. Pernyataan tersebut menandakan bahwa kelompoknya mungkin tidak akan setuju untuk mencari solusi tanpa melibatkan pembentukan negara tersendiri.
BacaJuga
Al-Zubaidi memiliki peran ganda dalam politik Yaman – ia adalah wakil presiden negara tersebut tetapi juga pemimpin kelompok separatis yang telah bergabung dengan pemerintah koalisi yang diakui secara internasional dan berkedudukan di kota selatan Aden.
Kunjungannya ke pertemuan para pemimpin tingkat tinggi Majelis Umum PBB bertujuan untuk memperkuat seruan separatisme di wilayah selatan, yang tidak lagi menjadi fokus dalam diskusi yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang lebih luas. Awal tahun ini, kepala pemerintahan yang diakui secara internasional mengabaikan masalah ini.
Berbicara kepada AP di sela-sela pertemuan, al-Zubaidi mencatat bahwa perundingan di Riyadh masih bersifat pendahuluan dan mengatakan dewan transisinya berencana untuk berpartisipasi pada tahap selanjutnya.
“Kami meminta kembalinya negara bagian selatan, dengan kedaulatan penuh, dan ini akan terjadi melalui perundingan awal dengan Houtsi dan perundingan ini pasti akan memakan waktu lama,” kata al-Zubaidi di suite hotelnya di lantai 40 yang menjulang tinggi di atas wilayah Kompleks PBB tersebut. “Ini adalah tujuan strategi kami dalam negosiasi dengan Houtsi.”
Perang Yaman dimulai pada 2014 ketika syiah Houtsi berhasil menguasai wilayah utara mereka dan merebut ibu kota, Sanaa, serta sebagian besar wilayah utara negara itu. Sebagai tanggapan, koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi pada 2015 untuk mencoba mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional.
Perundingan lima hari yang berakhir Rabu ini merupakan perundingan publik tingkat tertinggi dengan Houtsi di kerajaan tersebut. Konflik ini telah terlibat dalam perang proksi regional yang lebih luas yang dihadapi kerajaan Saudi melawan rival lamanya di kawasan, Iran.
Al-Zubaidi mengatakan dia menyambut baik upaya Arab Saudi untuk melakukan mediasi, dan bahwa baik Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab telah menjadi sekutu kuat dalam konflik yang telah berlangsung lama ini. Namun negara-negara Teluk kadang-kadang mendapati diri mereka berada di pihak yang berbeda dalam pertikaian yang berkepanjangan, dengan kelompok separatis pernah menguasai Aden.
Ditanya langsung apakah UEA memberikan uang atau senjata, dia tidak merinci.
Meskipun Al-Zubaidi berulang kali menekankan bahwa prioritas pemerintah Yaman adalah pembentukan negara bagian selatan, dengan perbatasan yang sama seperti sebelum penyatuan Yaman pada 1990, ia mengakui bahwa pada akhirnya rakyatnyalah yang akan memutuskan. Dia mengatakan, sesuai dengan hukum internasional, mereka akan dapat memberikan suara dalam referendum untuk mencari alternatif termasuk pemerintahan federal tunggal.
“Saya berada di New York dan berjarak beberapa meter dari markas besar PBB, dan kami hanya meminta apa yang dinyatakan, berdasarkan undang-undang yang dibuat dan menjadi landasan PBB,” katanya. “Merupakan hak kami untuk kembali ke perbatasan sebelum 1990.” (zarahamala/arrahmah.id)
