NEW YORK CITY (Arrahmah.id) – Perdana Menteri sementara Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar pada Jumat (22/9/2023) menyerukan tindakan untuk menghentikan serangan kelompok perlawanan dari negara tetangga Afghanistan, mendukung pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran, dan menganjurkan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian abadi di Palestina.
Kakar mencapai tonggak bersejarah sebagai perdana menteri sementara pertama di negaranya yang berpidato di sesi tahunan Majelis Umum PBB di New York, di mana ia menangani isu-isu global mulai dari kekerasan ekstremis dan hubungan dengan India hingga tantangan perubahan iklim dan Islamofobia yang semakin meningkat.
“Prioritas pertama Pakistan adalah mencegah dan melawan semua terorisme dari dan di Afghanistan,” katanya kepada perwakilan negara-negara anggota PBB. “Pakistan mengutuk serangan lintas batas yang dilakukan oleh TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan), ISIS dan kelompok lain yang beroperasi dari Afghanistan.”
Pernyataan perdana menteri tersebut menyusul peningkatan kekerasan kelompok perlawanan di Pakistan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Afghanistan, sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada Agustus 2021.
Serangan pada paruh pertama tahun ini meningkat sebesar 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Institut Studi Konflik dan Keamanan Pakistan.
“Kami telah meminta dukungan dan kerja sama Kabul untuk mencegah serangan-serangan ini,” kata perdana menteri. “Kami juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri terorisme yang didorong oleh pihak luar ini.”
Kakar menegaskan kembali posisi negaranya bahwa perdamaian di Afghanistan adalah “keharusan strategis” bagi Pakistan, sambil menyampaikan keprihatinan internasional sehubungan dengan negara tetangganya, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan.
“Kami menganjurkan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin Afghanistan di mana anak perempuan dan perempuan Afghanistan adalah yang paling rentan, serta kebangkitan perekonomian Afghanistan dan implementasi proyek konektivitas dengan Asia Tengah,” katanya.
Saat membahas hubungan Pakistan dengan negara tetangganya yang mempunyai senjata nuklir, perdana menteri mengatakan negaranya menginginkan hubungan yang “damai dan produktif” dengan semua negara tetangganya, termasuk India.
“Kekuatan global harus meyakinkan New Delhi untuk menerima tawaran Pakistan untuk saling menahan diri terhadap senjata strategis dan konvensional,” katanya, seraya menambahkan bahwa Kashmir merupakan kunci perdamaian antara negara-negara tetangga.
Pakistan dan India sama-sama menguasai sebagian wilayah Himalaya yang disengketakan dan mengklaim wilayah tersebut secara penuh. Mereka telah berperang dua kali di wilayah pegunungan tersebut, dan pasukan mereka sering terlibat baku tembak di garis kendali sepanjang 740 km (466 mil), yang merupakan perbatasan de facto yang memisahkan kedua bagian Kashmir.
“Kita harus melawan semua teroris tanpa diskriminasi, termasuk meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok ekstremis sayap kanan dan fasis, seperti ekstremis yang terinspirasi Hindutva yang mengancam melakukan genosida terhadap Muslim dan Kristen India,” katanya.
“Kita juga perlu menentang terorisme negara, mengatasi akar permasalahan terorisme, seperti kemiskinan, ketidakadilan dan pendudukan asing, serta membedakan perjuangan kemerdekaan yang sejati dengan terorisme.”
Perdana menteri mengusulkan pembentukan komite majelis umum untuk mengawasi penerapan yang seimbang dari “empat pilar strategi kontra terorisme global.”
Dia juga memuji normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran, sambil mengomentari situasi strategis secara keseluruhan di Timur Tengah.
“Pakistan menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam mengakhiri konflik di Suriah dan Yaman. Secara khusus, kami menyambut baik normalisasi hubungan Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran,” ujarnya.
Berfokus pada masalah Palestina, Kakar menyebutkan berlanjutnya “serangan militer “Israel”, serangan udara, perluasan permukiman dan penggusuran warga Palestina.”
Dia berkata: “Perdamaian yang bertahan lama hanya dapat dibangun melalui solusi dua negara, dan pembentukan negara Palestina yang hidup dan berdekatan dalam perbatasan sebelum Juni 1967, dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya.”
Perdana Menteri juga menyebutkan “fenomena kuno” Islamofobia, dan mengatakan bahwa masalah ini telah meningkat secara dramatis setelah serangan 11 September di AS, dan dapat dilihat dari profil negatif terhadap umat Islam dan pembakaran Al-Qur’an di depan umum.
“Narasi yang mendukung benturan peradaban telah menimbulkan kerugian besar bagi kemajuan umat manusia,” katanya. “Gagasan seperti itu telah melahirkan ekstremisme, kebencian dan intoleransi beragama, termasuk Islamofobia.”
Kakar menyambut baik undang-undang yang diprakarsai oleh Denmark dan direncanakan oleh Swedia untuk melarang penodaan kitab suci Islam.
“Pakistan dan negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) akan mengusulkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memerangi Islamofobia, termasuk penunjukan utusan khusus, pembentukan pusat data Islamofobia, bantuan hukum kepada korban dan proses akuntabilitas untuk menghukum kejahatan Islamofobia,” ujarnya.
Membahas masalah perubahan iklim, Kakar mengatakan Pakistan berharap dapat memenuhi komitmen iklim yang dibuat pada COP28 oleh negara-negara maju untuk menyediakan lebih dari $100 miliar pendanaan iklim tahunan.
“Tiga tantangan bahan bakar pembiayaan pangan yang dihadapi Pakistan adalah ilustrasi utama dampak konflik COVID dan iklim terhadap negara-negara berkembang,” katanya, seraya menambahkan bahwa Pakistan adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampak perubahan iklim.
Banjir di Pakistan tahun lalu menenggelamkan sepertiga wilayah negara itu, menewaskan 1.700 orang, membuat lebih dari 8 juta orang mengungsi, menghancurkan infrastruktur penting dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar $30 miliar, kata Kakar.
“Kami bersyukur dengan komitmen lebih dari $10,5 miliar untuk rencana komprehensif Pakistan dalam pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi dengan ketahanan,” katanya.
“Proyek-proyek tertentu sedang diajukan untuk memastikan pendanaan tepat waktu. Saya berharap mitra pembangunan kami akan memberikan prioritas pada alokasi dana untuk rencana pemulihan kami yang menelan biaya $13 miliar.” (zarahamala/arrahmah.id)
