BEIRUT (Arrahmah.id) – Menteri Kebudayaan Libanon mengumumkan pada Rabu (9/8/2023) bahwa ia akan meminta agar film Barbie dilarang diputar di bioskop-bioskop di Libanon karena “mempromosikan homoseksualitas dan transgenderisme”.
Menteri, Mohamed al-Mortada, mengatakan bahwa Barbie “bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keyakinan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan di Libanon,” dan bahwa dia akan meminta agar Keamanan Umum Libanon mencegah pemutaran film tersebut.
Barbie, blockbuster hit di AS dan Eropa, adalah film tentang boneka yang dilanda rasa bosan dan pertanyaan apakah ada kehidupan yang lebih dari dunia mimpi fantasi pinknya.
Film ini dengan cepat menjadi fenomena budaya di seluruh dunia, sejumlah selebriti dan politisi yang ramai-ramai mengenakan pakaian “Barbie Pink” untuk menghadiri pemutaran film tersebut.
Di Timur Tengah, film tentang boneka anak-anak plastik ini telah memicu kontroversi, di mana beberapa negara keberatan dengan nuansa feminis dan mempertanyakan norma-norma patriarki.
Di Arab Saudi, pemutaran film tersebut mendapat lampu hijau pada Senin (7/8), meskipun pihak berwenang awalnya menunda peluncurannya.
Larangan film ini di Libanon dilaporkan memicu kemarahan dan ejekan di negara itu.
“Kalau saja mereka melarang hal-hal salah yang lebih penting yang terjadi di negara ini! Sungguh lelucon!” Rawan Hijazi, seorang pengguna Twitter, menanggapi pengumuman tersebut.
Yang lain mengatakan pelarangan film itu adalah bagian dari sejarah penyensoran Libanon yang lebih panjang.
Mereka menunjuk pada pelarangan buku “The Da Vinci Code” oleh negara itu dan pembatalan konser band Mashroua Leila pada 2019, yang beberapa anggotanya aneh.
“Ironisnya adalah ketika sampai pada sikap anti-liberal dan kemauan untuk mendikte orang apa yang dapat dibaca … kita memiliki semacam aliansi yang tidak suci. Ulama fanatik dari semua sekte mendapati diri mereka berpikiran sama,” Karim Bitar, seorang profesor Internasional Hubungan di Universitas Saint Joseph Libanon, kepada The New Arab.
Pelarangan film tersebut terjadi ketika tokoh politik Libanon dan otoritas lain di wilayah tersebut telah meluncurkan gelombang penentangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kelompok LGBT dan feminis.
Pada akhir Juli, Hassan Nasrallah, kepala milisi Hizbullah pro-Iran, memperingatkan bahwa keberadaan kaum gay adalah “ancaman bagi masyarakat” dan menyerukan agar kaum LGBT dibunuh.
Di negara tetangga Yordania, ketua parlemen mengatakan bahwa UU dunia maya yang baru diusulkan dapat digunakan untuk “mengkriminalkan homoseksualitas, sementara anggota parlemen lainnya mengusulkan amandemen untuk “memerangi kelainan seksual”.
Analis mengatakan politisi menargetkan orang-orang LGBT dan kelompok lain untuk mengalihkan perhatian dari kelesuan ekonomi yang memburuk di negara-negara seperti Libanon, yang memasuki tahun keempat krisis keuangan.
“Seluruh sistem menyadari bahwa mereka tidak berdaya untuk menyelesaikan semua masalah utama, jadi mereka berusaha mencari kambing hitam, baik pengungsi, minoritas seksual, atau film yang tidak bersalah seperti Barbie,” kata Bitar.
TNA meminta komentar tentang alasan pelarangan film tersebut di Libanon dari Menteri Kebudayaan di Libanon tetapi belum mendapat tanggapan pada saat penerbitan. (zarahamala/arrahmah.id)
