Tentara Inggris Secara Resmi Mundur dari Basrah

Oleh:

|

Kategori:

Basrah, Iraq (armnews) – Hari Ahad, 16 Desember, tentara Inggris secara resmi mengundurkan diri dan menyerahkan tanggung jawab kontrol keamanan Basrah kepada pemerintah Irak.

Komandan operasi militer Basrah, Mohan Al-Furayji, menyatakan, pasukan keamanan Irak telah mengambil langkah pengamanan dalam rangka menerima penyerahan dokumen keamanan Basrah. Guna menjamin keamanan di Basrah masa peralihan ini, Brigade 14 Angkatan Bersenjata Irak yang diperlengkapi dengan persenjataan berat telah berada di Basrah sejak sebulan lalu.

Masih terkait dengan masalah penyerahan dokumen keamanan Basrah ke pemerintah Irak ini, sekitar 16 ribu personel polisi Irak telah ditempatkan di Provinsi ini. Penyerahan kontrol keamanan Basrah ke pemerintah Irak, menjadikan Basrah sebagai provinsi ke sembilan yang kontrol keamanannya dikuasai oleh pemerintah Irak.

Sebelum ini, tanggung jawab kontrol delapan provinsi seperti, Al-Mutsanna, Najaf, Dziqar, Misan, Karbala, dan tiga provinsi di kawasan Kurdistan seperti Dahuk, Sulaimaniyah dan Arbil.

Menurut analisa pengamat politik, keluarnya tentara Inggris dari Basrah merupakan pukulan telak bagi dan kekalahan yang sangat memalukan bagi London.

Sebagian media massa Inggris menulis, kejadian ini adalah akhir dari kehadiran terbesar pasukan Inggris di luar negeri sebagai pecundang.

Direncanakan, sampai musim semi tahun depan, jumlah tentara Inggris di Irak akan dikurangi sehingga mencapai 2.500 personel.

Sekalipun tampaknya Inggris menyatakan bakal mengurangi tentaranya dari Irak, namun para pejabat politik London tidak akan menarik seluruh tentaranya dari negara seribu satu malam ini. Mereka akan memanfaatkan sisa tentaranya di sana sebagai alat tawar menawar dengan Amerika.

Namun jangan dilupakan bahwa keluar dari Basrah sebagai pusat pangkalan militer Inggris di Irak berarti kegagalan London membeo politik militeristik Washington.

Selain itu, Gordon Brown naik menduduki kursi Perdana Menteri dampak dari tekanan dalam negeri Inggris terhadap Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Dengan demikian, Brown tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti gelombang protes warga Inggris soal berlanjutnya kehadiran tentara negara ini di Irak.