![Tentara Pakistan berdiri di atas kendaraan militer yang membawa rudal Babur selama parade Hari Pakistan di Islamabad pada 23 Maret 2022. [GHULAM RASOOL/AFP via Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/09/pakistan.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
ISLAMABAD (Arrahmah.id) – Pakistan memasok amunisi dan senjata ke Ukraina sebagai imbalan atas dana talangan baru-baru ini kepada negara Asia Selatan tersebut oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat, ungkap dokumen yang bocor.
Menurut investigasi The Intercept, dua sumber yang mengetahui perjanjian tersebut, serta dokumen internal pemerintah Pakistan dan Amerika, mengungkapkan bahwa Pakistan telah menyerah pada tekanan AS untuk secara diam-diam mendukung Ukraina dalam perang yang sedang berlangsung melawan Rusia dengan imbalan jaminan bahwa Washington akan meminta IMF menyetujui paket pinjaman bernilai miliaran dolar ke Islamabad.
Dalam beberapa bulan terakhir, muncul laporan media yang menyatakan bahwa Pakistan telah memasok amunisi ke Ukraina, dan The Intercept sendiri melaporkan, bulan lalu, bahwa AS dan Pakistan telah menyetujui pasokan tersebut akan dilakukan antara musim panas 2022 hingga musim semi 2023.
Menurut dokumen yang bocor, kesepakatan senjata tersebut ditengahi oleh Global Military Products, anak perusahaan dari perusahaan yang berbasis di AS, Global Ordnance, yang memiliki hubungan luas dengan pihak berwenang di Ukraina dan berperan penting dalam memasok senjata ke Kyiv untuk memperkuat pertahanan Ukraina melawan invasi Rusia.
Penyelidikan tersebut menemukan hubungan besar antara kesepakatan senjata yang dilakukan Pakistan dan dana talangan IMF, karena hal ini terjadi pada saat bank tersebut memberi tahu Islamabad bahwa mereka harus memenuhi target pembiayaan dan pembiayaan kembali sehubungan dengan utang dan investasi asing untuk memenuhi persyaratan tersebut, mengingat perpanjangan paket pinjaman yang akan berakhir pada 30 Juni tahun ini.
Peminjam harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu membiayai pembayaran kembali dan “Pakistan tidak terkecuali” dalam aturan tersebut, perwakilan IMF di Pakistan, Esther Perez Ruiz, mengatakan kepada Reuters melalui email pada Maret.
Pembiayaan yang dibutuhkan Pakistan, yang dilaporkan ditetapkan sebesar $6 miliar, merupakan perjuangan yang sulit untuk diperoleh oleh negara tersebut, dimana pemerintah mengklaim bahwa mereka telah mendapatkan komitmen sekitar $4 miliar dari negara-negara Teluk Arab. Oleh karena itu, Pakistan perlu mendapatkan tambahan dana sebesar $2 miliar untuk memenuhi persyaratan kelayakan pinjaman IMF, dan pihak berwenang menemukan bahwa kesepakatan senjata rahasia untuk Ukraina – senilai $900 juta – akan memungkinkan Pakistan menambah hampir miliar dolar lagi ke jumlah tersebut.
Caranya adalah dengan membujuk AS agar memberi tahu IMF secara rahasia tentang kesepakatan senjata yang dirahasiakan, yang disetujui Washington dalam pertemuan pribadi antara duta besar Pakistan untuk AS, Masood Khan, dan Asisten Menteri Luar Negeri, Donald Lu, di Departemen Luar Negeri di Washington pada 23 Mei. Dalam pertemuan itu, Lu dilaporkan telah mengonfirmasi kepada Khan bahwa AS telah menyelesaikan pembayaran untuk produksi amunisi Pakistan dan secara rahasia akan memberitahu IMF tentang keseluruhan masalah tersebut.
Dalam pertemuan berikutnya di Islamabad, Jumat berikutnya, antara duta besar Amerika untuk Pakistan, Donald Blome, dan Menteri Keuangan Pakistan saat itu, Ishaq Dar, mereka membahas masalah IMF yang tampaknya merupakan perkembangan normal pada saat itu.
Kemudian, pada 29 Juni, sehari sebelum program awal berakhir, IMF mengumumkan sebuah perjanjian – “Stand-By Arrangement” – untuk memberikan Pakistan paket pinjaman senilai $3 miliar yang tampaknya memiliki persyaratan lebih baik dan lebih sedikit persyaratan dibandingkan dengan perpanjangan perjanjian awal yang diharapkan dari program sebelumnya.
Hingga pengungkapan ini, masih menjadi misteri bagi banyak orang mengenai bagaimana sebenarnya Pakistan mengatasi perjuangannya untuk mendapatkan pinjaman dan bagaimana negara itu berhasil memperoleh paket yang menguntungkan. Namun kesepakatan IMF ini harus dibayar mahal karena persyaratannya menetapkan bahwa mata uang negara tersebut akan dibiarkan mengambang bebas tanpa campur tangan Bank Negara Pakistan, dan bahwa subsidi energi akan ditarik. Hal ini mengakibatkan krisis energi yang semakin buruk di kalangan penduduk Pakistan, karena harga energi kini telah melonjak hampir 50 persen di negara yang kekurangan energi tersebut.
Meskipun terdapat dampak-dampak tersebut, hal ini dipandang sebagai langkah penting untuk menjamin kelangsungan perekonomian Pakistan dalam jangka pendek, dan para ahli memperkirakan bahwa akan terjadi kehancuran ekonomi total. Hal ini pada dasarnya mengurangi tekanan ekonomi, sekaligus memberikan waktu dan kelegaan bagi militer negara tersebut untuk memperkuat kontrol dan meningkatkan tindakan keras terhadap pendukung mantan perdana menteri terguling, Imran Khan.
Menurut The Intercept, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyangkal peran Washington dalam masalah ini, dengan menyatakan bahwa “Negosiasi mengenai peninjauan IMF adalah bahan diskusi antara Pakistan dan para pejabat IMF”, dan bahwa AS “bukan pihak dalam diskusi tersebut. Kami terus mendorong Pakistan untuk terlibat secara konstruktif dengan IMF dalam program reformasinya.”
Juru bicara IMF, Randa Elnagar, juga membantah bahwa IMF mendapat tekanan, dengan mengatakan bahwa “Kami dengan tegas menyangkal tuduhan bahwa ada tekanan eksternal terhadap IMF dengan satu atau lain cara ketika membahas dukungan kepada Pakistan.” Namun dia tidak berkomentar apakah AS secara diam-diam memberitahukannya tentang perjanjian Pakistan untuk memasok senjata ke Ukraina. (zarahamala/arrahmah.id)
