WASHINGTON (Arrahmah.id) - Pemerintahan Donald Trump dilaporkan menetapkan syarat kontribusi finansial minimal sebesar $1 miliar (sekitar Rp15,7 triliun) bagi negara-negara yang menginginkan kursi permanen di lembaga internasional barunya, "Board of Peace". Berdasarkan draf piagam yang diperoleh Bloomberg, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana dan memiliki wewenang absolut untuk menentukan negara mana saja yang diundang bergabung dalam dewan yang difokuskan pada penanganan konflik Gaza dan stabilitas global ini.
Struktur organisasi ini memberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas kepada Trump sebagai ketua. Meskipun keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, Piagam tersebut menyatakan bahwa semua hasil pemungutan suara tetap harus mendapatkan persetujuan ketua (Trump) agar bisa berlaku. Selain itu, masa jabatan anggota biasa ditetapkan selama tiga tahun, namun negara yang menyetorkan lebih dari $1 miliar pada tahun pertama dijanjikan keanggotaan selamanya (indefinite). Trump bahkan memiliki otoritas penuh untuk menyetujui segel resmi dewan serta menunjuk penggantinya di masa depan secara sepihak.
Langkah ini dipandang oleh para analis sebagai upaya Trump untuk menciptakan tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi yang telah lama ia kritik. Piagam tersebut mendeskripsikan Board of Peace sebagai organisasi internasional yang bertujuan memulihkan tata kelola hukum dan stabilitas di daerah konflik. Dewan ini direncanakan akan diluncurkan secara formal segera setelah tiga negara anggota menyetujui piagam tersebut, memberikan Trump kekuatan untuk menyusun agenda rapat, memanggil sesi luar biasa, hingga memecat anggota dewan.
Sejumlah pemimpin dunia, termasuk Javier Milei dari Argentina dan Mark Carney dari Kanada, telah diundang untuk bergabung dalam panel perdamaian khusus Gaza. Meskipun beberapa negara Eropa telah diundang, laporan menunjukkan adanya keberatan dari pejabat internasional mengenai poin piagam yang memberikan Trump kendali penuh atas penggunaan dana tersebut. Kelompok eksekutif pertama yang diumumkan mencakup tokoh-tokoh kunci seperti Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Kritikus menilai bahwa struktur Board of Peace lebih menyerupai model bisnis korporat dibandingkan organisasi diplomatik tradisional, di mana suara dan pengaruh dapat "dibeli" melalui kontribusi besar. Dengan aturan yang memungkinkan veto ketua atas suara mayoritas, efektivitas dewan ini dalam mencapai perdamaian yang adil di Gaza dan wilayah lainnya kini dipertanyakan oleh banyak pihak yang khawatir akan adanya dominasi kepentingan politik tertentu di balik label perdamaian. (zarahamala/arrahmah.id)