OTTAWA (Arrahmah.id) – Para pendukung hak asasi manusia menuduh pemerintah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyesatkan publik terkait penjualan senjata ke “Israel”, yang telah mendapat sorotan lebih besar di tengah-tengah pengeboman “Israel” yang mematikan di Gaza.
Yang dipermasalahkan adalah undang-undang yang melarang pemerintah mengekspor peralatan militer ke pihak asing jika ada risiko peralatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun celah peraturan, ditambah dengan kurangnya kejelasan tentang apa yang dikirim Kanada ke “Israel”, telah mempersulit upaya untuk mengakhiri transfer tersebut.
Puluhan kelompok masyarakat sipil Kanada bulan ini mendesak Trudeau untuk mengakhiri ekspor senjata ke “Israel”, dengan alasan bahwa hal itu melanggar hukum Kanada dan internasional karena senjata-senjata tersebut dapat digunakan di Jalur Gaza.
Namun, dalam menghadapi tekanan yang meningkat sejak perang “Israel” di Gaza dimulai pada 7 Oktober, kementerian luar negeri Kanada telah mencoba untuk mengecilkan peran negara dalam membantu “Israel” membangun persenjataannya.
“Global Affairs Canada dapat mengonfirmasi bahwa Kanada belum menerima permintaan apapun, dan oleh karena itu tidak mengeluarkan izin apapun, untuk sistem persenjataan lengkap untuk senjata konvensional utama atau senjata ringan kepada ‘Israel’ selama lebih dari 30 tahun,” kata departemen tersebut kepada Al Jazeera melalui email pada Jumat (9/2/2024).
“Izin yang telah diberikan sejak 7 Oktober 2023 adalah untuk ekspor peralatan yang tidak mematikan.”
Tetapi para pendukung mengatakan bahwa ada kesalahan menggambarkan total volume ekspor militer Kanada ke “Israel”, yang mencapai lebih dari $15 juta ($21,3 juta Kanada) pada tahun 2022, menurut angka pemerintah sendiri.
Hal ini juga menyoroti kurangnya transparansi yang sudah berlangsung lama di negara ini terkait transfer ini.
“Perusahaan-perusahaan Kanada telah mengekspor lebih dari [$84 juta, $114 juta Kanada] dalam bentuk barang-barang militer ke ‘Israel’ sejak 2015 ketika pemerintahan Trudeau terpilih,” kata Michael Bueckert, wakil presiden Canadians for Justice and Peace in the Middle East, sebuah kelompok advokasi.
“Dan mereka terus menyetujui ekspor senjata sejak 7 Oktober meskipun ada risiko genosida yang jelas di Gaza,” kata Bueckert kepada Al Jazeera.
“Karena tidak mampu mempertahankan kebijakannya sendiri, pemerintah ini menyesatkan warga Kanada dengan berpikir bahwa kami sama sekali tidak mengekspor senjata ke ‘Israel’. Ketika warga Kanada semakin menuntut agar pemerintah mereka memberlakukan embargo senjata terhadap ‘Israel’, para politisi berusaha berpura-pura bahwa perdagangan senjata itu tidak ada.”
Kurangnya informasi
Meskipun Kanada mungkin tidak mentransfer sistem persenjataan lengkap ke “Israel”, kedua negara menikmati “hubungan perdagangan senjata yang konsisten”, kata Kelsey Gallagher, seorang peneliti di Project Ploughshares, sebuah lembaga penelitian perdamaian.
Sebagian besar ekspor militer Kanada ke “Israel” berupa suku cadang dan komponen. Gallagher menjelaskan bahwa ini biasanya terbagi dalam tiga kategori: elektronik dan peralatan ruang angkasa; ekspor dan komponen kedirgantaraan militer; dan terakhir, bom, rudal, roket, serta bahan peledak dan komponen militer umum.
Tetapi di luar kategori-kategori yang luas ini, yang diperoleh dengan memeriksa laporan domestik dan internasional Kanada tentang ekspor senjata, Gallagher mengatakan bahwa masih belum jelas “apa sebenarnya teknologi yang dimaksud”.
“Kami tidak tahu perusahaan apa yang mengekspornya. Kami tidak tahu persis apa tujuan akhir mereka,” katanya kepada Al Jazeera.
Global Affairs Canada tidak memberikan komentar tentang “peralatan tidak mematikan” apa yang telah disetujui pemerintah untuk diekspor ke “Israel” sejak 7 Oktober.
“Apa maksudnya ini? Tidak ada yang tahu karena tidak ada definisi untuk itu dan itu bisa berarti banyak hal,” kata Henry Off, seorang pengacara yang berbasis di Toronto dan anggota dewan kelompok Pengacara Kanada untuk Hak Asasi Manusia Internasional (CLAIHR).
Pengacara dan aktivis hak asasi manusia juga menduga bahwa komponen militer Kanada mencapai “Israel” melalui Amerika Serikat, termasuk untuk dipasang di jet tempur seperti pesawat F-35.
Tetapi transfer ini sulit untuk dilacak karena kesepakatan yang sudah berusia puluhan tahun antara Kanada dan AS -Perjanjian Pembagian Produksi Pertahanan tahun 1956- telah menciptakan “serangkaian celah yang unik dan komprehensif yang diberikan untuk transfer senjata Kanada ke AS”, kata Gallagher.
“Ekspor ini diperlakukan tanpa transparansi. Tidak ada regulasi, atau pelaporan, transfer komponen militer buatan Kanada ke AS, termasuk komponen yang dapat ditransfer kembali ke ‘Israel’,” katanya.
Hasilnya, tambahnya, adalah bahwa “sangat sulit untuk menentang transfer yang bermasalah jika kita tidak memiliki informasi yang dapat digunakan untuk melakukannya”. (haninmazaya/arrahmah.id)
