TEHERAN (Arrahmah.id) - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, mengatakan bahwa aksi protes yang dimulai pada 28 Desember lalu akibat kondisi ekonomi awalnya berlangsung tenang dan sah, namun kemudian menyimpang menjadi apa yang ia sebut sebagai “perang teroris terhadap negara”, dengan merujuk pada dugaan campur tangan asing yang diklaim Teheran telah terdokumentasi.
Dalam konferensi pers pada Senin (12/1/2026), Aragchi menyatakan bahwa otoritas Iran memiliki bukti keterlibatan Amerika Serikat dan 'Israel' dalam kerusuhan tersebut, termasuk dugaan penyusupan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan dinas intelijen luar negeri 'Israel'. Menurutnya, unsur-unsur ini bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan, serangan terhadap aparat keamanan, serta jatuhnya korban sipil.
Aragchi menjelaskan bahwa pasukan keamanan pada awalnya menangani aksi demonstrasi dengan sikap menahan diri, hingga kelompok bersenjata menyusup ke barisan massa dengan tujuan memicu kekacauan. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang merekam pesan suara yang diduga berisi instruksi kepada elemen bersenjata untuk menembaki warga sipil maupun aparat keamanan, dengan banyak korban dilaporkan ditembak dari arah belakang.
Menurut sang menteri, kelompok bersenjata tersebut juga menyerang kantor polisi, gedung-gedung pemerintah, serta properti komersial. Ia menegaskan bahwa otoritas Iran memiliki bukti foto terkait distribusi senjata di kalangan para perusuh.
Aragchi mengatakan bahwa pemerintah secara paralel membuka dialog dengan perwakilan demonstran dan mendengarkan tuntutan ekonomi mereka, seraya menegaskan bahwa Iran membedakan secara jelas antara protes damai dan kekerasan bersenjata. Ia menambahkan bahwa lembaga keamanan dan intelijen tetap menguasai seluruh wilayah negara dan akan mengejar pihak-pihak yang terlibat, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia juga mengkritik negara-negara Barat yang menurutnya lebih fokus mengecam tindakan kepolisian ketimbang mengecam aksi kekerasan itu sendiri, serta menyerukan agar negara-negara tersebut meninjau ulang sikap mereka. Aragchi turut menolak pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang ia sebut sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran.
Pada Ahad (11/1), Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidato televisi menyatakan bahwa kerusuhan tersebut diarahkan oleh Amerika Serikat dan 'Israel' dengan tujuan melemahkan keamanan nasional Iran. Ia menegaskan bahwa meskipun protes merupakan hak yang sah, tindakan seperti pembakaran, sabotase, dan serangan terhadap infrastruktur publik tidak dapat dibenarkan.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa kelompok bersenjata dan para perusuh bertanggung jawab atas kematian warga sipil dan aparat keamanan, serta memperingatkan bahwa upaya destabilisasi Iran yang didukung asing akan gagal. Dalam pernyataannya, IRGC menuduh Amerika Serikat dan 'Israel', termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, telah mengarahkan dan mempersenjatai kelompok-kelompok yang terlibat dalam kerusuhan bersenjata.
Kepala Kepolisian Iran, Ahmad Reza Radan, mengatakan bahwa sejumlah provokator utama telah ditangkap semalam dan akan diproses secara hukum. Ia memperingatkan agar tidak mencampuradukkan demonstran damai dengan kelompok bersenjata yang terlibat dalam aksi sabotase.
Aksi Massa
Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran pada Senin (12/1) menyaksikan aksi unjuk rasa besar-besaran pro-pemerintah dengan tajuk “Solidaritas Nasional dan Penghormatan terhadap Perdamaian dan Persahabatan.” Menurut media pemerintah Iran dan koresponden Al Mayadeen, aksi tersebut berlangsung di berbagai provinsi, dari Teheran hingga kota-kota di wilayah tenggara, untuk mengecam kerusuhan bersenjata dan menegaskan dukungan publik terhadap institusi negara dan stabilitas nasional.
Para peserta berkumpul di alun-alun dan jalan-jalan utama, mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan menentang campur tangan AS dan 'Israel', sambil menekankan perbedaan antara protes ekonomi yang sah dan kekerasan bersenjata.
Banyak orator dalam aksi tersebut menegaskan bahwa keluhan sosial dan ekonomi harus disalurkan melalui jalur hukum dan institusional, serta menolak upaya memanfaatkan protes untuk mengguncang stabilitas negara.
Aksi-aksi tersebut bertepatan dengan prosesi pemakaman di sejumlah kota bagi warga sipil dan anggota Pasukan Keamanan Dalam Negeri yang tewas dalam kerusuhan. Para pelayat mengusung peti jenazah yang dibalut bendera nasional, sementara para pejabat dan tokoh masyarakat menggambarkan upacara tersebut sebagai simbol persatuan dan perlawanan terhadap sabotase bersenjata.
Otoritas Iran menyatakan bahwa aksi-aksi serupa juga digelar pada Minggu di provinsi-provinsi barat, termasuk Kermanshah, sementara pemakaman massal berlangsung di Provinsi Khorasan Utara, Ilam, serta Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad bagi personel keamanan yang gugur. Televisi pemerintah menyiarkan langsung dari berbagai kota, memperlihatkan kerumunan besar dan demonstrasi terkoordinasi yang mendukung stabilitas serta menentang campur tangan asing.
Para pejabat menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan publik yang luas terhadap otoritas negara di tengah gejolak, sekaligus menegaskan posisi pemerintah bahwa protes damai adalah hak yang dilindungi, tetapi kekerasan bersenjata dan sabotase tidak akan ditoleransi. (zarahamala/arrahmah.id)