WASHINGTON (Arrahmah.id) - Pejabat Amerika Serikat menyatakan pada Senin (26/1/2026) bahwa Washington meyakini proses pelucutan senjata (disarmament) faksi Hamas di Jalur Gaza akan disertai dengan pemberian "semacam amnesti". Pernyataan ini muncul bertepatan dengan kembalinya jenazah tawanan 'Israel' terakhir, Ran Gvili, dari wilayah tersebut.
Dikutip dari Reuters, seorang pejabat senior AS yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa Hamas bersikap "sangat kooperatif" dalam memenuhi komitmen pengembalian jenazah tawanan. Berdasarkan rencana 20 poin Presiden Donald Trump, anggota Hamas yang berkomitmen pada hidup berdampingan secara damai dan menyerahkan senjata akan diberikan pengampunan. Selain itu, rencana tersebut menawarkan koridor keberangkatan yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Gaza menuju negara-negara yang bersedia menampung.
"Kami mendengar banyak anggota Hamas berbicara tentang penyerahan senjata. Kami percaya mereka akan melakukannya. Jika tidak, maka mereka melanggar kesepakatan," ujar pejabat tersebut.
Menanggapi wacana tersebut, anggota Biro Politik Hamas, Hussam Badran, menegaskan kepada Al Jazeera Mubasher bahwa masalah senjata Palestina adalah urusan internal yang dikelola sesuai kehendak rakyat dan hukum internasional. Badran menekankan bahwa senjata tersebut adalah "hak alami untuk membela diri" dan tidak akan diserahkan sebagai bentuk tunduk terhadap tekanan luar atau tuntutan pendudukan 'Israel'.
Di sisi lain, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu menegaskan posisi kerasnya. Ia menyatakan bahwa fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata bukan tentang rekonstruksi, melainkan murni tentang pelucutan senjata Hamas. Menurutnya, percepatan fase ini merupakan kepentingan utama 'Israel'.
Laporan dari Channel 13 'Israel' menyebutkan bahwa Washington tengah menyiapkan dokumen prinsip terkait pelucutan senjata Hamas yang mencakup tenggat waktu tertentu. Dokumen ini diperkirakan akan segera dipaparkan dalam waktu dekat.
Sementara itu, dinamika diplomatik berlanjut di Ankara. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bertemu dengan para pejabat Hamas pada Senin untuk membahas transisi ke fase kedua serta situasi kemanusiaan di Gaza. Fidan juga menyampaikan upaya Turki dalam "Dewan Perdamaian" bentukan Trump guna melindungi hak-hak warga Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)