GAZA (Arrahmah.id) - Sejumlah tokoh politik dan analis Palestina sepakat bahwa Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, terus menggunakan strategi penundaan dan menciptakan dalih baru untuk menghambat implementasi penuh perjanjian gencatan senjata. Meskipun jenazah tawanan terakhir, prajurit Ran Gvili, telah diserahkan, 'Israel' kini mulai menggeser fokus pada isu pelucutan senjata sebagai syarat baru.
Anggota Biro Politik Hamas, Hussam Badran, menegaskan bahwa penemuan jenazah Gvili seharusnya meruntuhkan semua alasan pemerintah 'Israel' untuk menunda fase kedua kesepakatan. Badran menyatakan bahwa Hamas telah memenuhi seluruh komitmennya, termasuk menyerahkan tawanan yang masih hidup maupun jenazah sesuai kesepakatan dengan mediator internasional.
"Silahturami senjata Palestina adalah hak alami untuk pertahanan diri yang diatur secara internal sesuai kehendak rakyat Palestina dan hukum internasional, bukan atas tuntutan penjajah atau tekanan luar," tegas Badran dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher.
Badran memperingatkan bahwa fase kedua, yang mencakup rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan, jauh lebih krusial. Ia mendesak para mediator untuk menekan 'Israel' agar segera membuka pintu perbatasan Rafah secara penuh di kedua arah serta memulai penarikan pasukan secara total dari Jalur Gaza.
Senada dengan hal tersebut, Osama Abu Irshaid, Direktur Eksekutif Americans for Justice in Palestine, menilai Netanyahu kini sengaja menjadikan isu demiliterisasi sebagai "dalih pusat" yang baru. Ia juga menyoroti rencana pembangunan kembali Gaza versi Jared Kushner yang dianggap berisiko mengubah Gaza menjadi "area penahanan semen" tanpa hak politik, di mana ide pengusiran penduduk tetap ada di bawah label ekonomi.
Sementara itu, Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina (Palestinian National Initiative), mengungkapkan bahwa sejak kesepakatan dimulai, 'Israel' telah melanggar gencatan senjata lebih dari 1.300 kali yang mengakibatkan ratusan warga Palestina gugur.
Barghouti menegaskan bahwa upaya Netanyahu untuk menghubungkan fase rekonstruksi dengan pelucutan senjata adalah upaya untuk merampas hak rakyat Palestina dalam berjuang. Ia memperingatkan bahwa menyerahkan hak tersebut sama saja dengan menerima skema pembersihan etnis dan pengusiran massal. (zarahamala/arrahmah.id)