GAZA (Arrahmah.id) - Lembaga kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF) mengumumkan sistem baru untuk distribusi bantuan bagi warga Gaza yang kelaparan. Mekanisme ini mengharuskan setiap keluarga “mendaftar lebih dulu” sebelum menerima bantuan.
“Peserta program akan difoto lalu diberikan kartu identitas dengan foto dan nomor unik,” demikian bunyi pernyataan GHF pada Senin (18/8/2025).
Program ini mulai dijalankan pada Ahad (17/8) di lingkungan Saudi, Kota Gaza, dengan jumlah peserta awal 350 orang. Rencananya, sistem ini akan diperluas dalam beberapa pekan ke depan.
Bagi mereka yang tidak ikut mendaftar, akses bantuan hanya bisa diperoleh dengan mengantre di lokasi distribusi, dengan sistem “siapa cepat dia dapat” yang kerap berujung pada kekacauan.
Namun, berbagai organisasi HAM dan juga PBB mengecam keras sistem ini. Dokter Lintas Batas (MSF) bahkan menyebutnya sebagai “perangkap maut” bagi warga Gaza dan mendesak agar mekanisme ini segera dihentikan karena sama saja dengan “pembunuhan terencana dan dehumanisasi.”
Hampir 2.000 Orang Tewas Saat Berebut Bantuan
Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, sejak akhir Mei lalu, saat GHF mengambil alih peran badan PBB (terutama UNRWA) dalam distribusi bantuan, sebanyak 1.996 warga Palestina tewas dan lebih dari 14.000 terluka akibat tembakan tentara 'Israel' dan para serdadu bayaran di lokasi distribusi bantuan.
Sebelum skema GHF ini diterapkan, sempat beredar laporan bahwa 'Israel' tengah mempertimbangkan penggunaan perusahaan keamanan swasta asal AS untuk membangun semacam “komunitas berpagar” di Gaza. Di sana, warga Palestina akan dipaksa menjalani skrining biometrik sebelum menerima bantuan.
Sebuah laporan Yedioth Ahronoth menyebut: “Hanya penduduk dengan izin masuk berbasis identifikasi biometrik yang boleh masuk ke kompleks tersebut.”
“Klaim Kemanusiaan yang Palsu”
Kantor Media Pemerintah Gaza menegaskan bahwa GHF justru menjadi sarana “penyebar kematian dan penargetan sistematis” terhadap warga Gaza yang kelaparan.
Dalam pernyataan Juli lalu, mereka menuding: “Tembakan langsung yang diarahkan pada warga sipil kelaparan di titik distribusi dilakukan oleh tentara pendudukan 'Israel' dan perusahaan keamanan Amerika yang mengelola lokasi tersebut. Puluhan orang tewas karenanya.”
Pernyataan itu menambahkan, hal ini menunjukkan kebohongan klaim kemanusiaan yang dikaitkan dengan organisasi tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, video dan kesaksian warga menunjukkan bagaimana pencari bantuan berlarian, mencoba berlindung saat aparat menembaki lokasi distribusi.
Tembakan ke Kepala dan Dada
Bulan lalu, seorang mantan tentara AS yang bekerja sebagai serdadu bayaran di lokasi GHF mengaku menyaksikan seorang anak Palestina berusia lima tahun ditembak mati oleh tentara 'Israel' ketika mereka menembaki warga yang sedang mencari bantuan.
Para dokter asing yang bertugas di Gaza juga melaporkan banyaknya pasien dengan luka tembak di kepala, dada, dan punggung akibat serangan di lokasi bantuan. Dalam beberapa hari, sebuah klinik Bulan Sabit Merah di Gaza selatan bahkan menerima lebih dari 100 korban luka.
MSF menegaskan, kesaksian para pasien menggambarkan tingkat kekerasan dan dehumanisasi yang mengerikan.
“Tim medis kami terbiasa menangani korban perang, tapi mereka tidak pernah siap menghadapi warga sipil kelaparan, tak bersenjata, yang ditembaki seperti binatang, sering kali di area berpagar besi. Data medis jelas: ini bukan distribusi bantuan. Ini adalah pembunuhan yang diatur,” tegas MSF.
Menurut mereka, sistem GHF justru melegitimasi kelaparan dan dehumanisasi, memaksa rakyat Gaza berebut remah bantuan sambil menciptakan ilusi bahwa suplai bantuan cukup.
Agenda Geopolitik Tersembunyi
Awal bulan ini, para pakar PBB, termasuk Pelapor Khusus Francesca Albanese, mengecam GHF sebagai contoh nyata bagaimana bantuan kemanusiaan dijadikan kedok agenda militer dan geopolitik, yang jelas melanggar hukum internasional.
Mereka menyoroti keterlibatan intelijen 'Israel', kontraktor AS, dan organisasi non-pemerintah yang samar-samar, sehingga dibutuhkan pengawasan internasional di bawah PBB.
“Kita menyerahkan kendali pangan bagi rakyat yang menjadi korban genosida kepada negara yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua dilakukan tanpa pengawasan dan dengan impunitas. Ini adalah kemunafikan yang nyata,” tegas para pakar.
Mereka menambahkan bahwa kredibilitas dan efektivitas bantuan kemanusiaan hanya bisa dipulihkan dengan membongkar GHF, menuntut pertanggungjawaban eksekutifnya, dan mengembalikan peran distribusi bantuan ke tangan lembaga PBB serta organisasi kemanusiaan independen. (zarahamala/arrahmah.id)