JAKARTA (Arrahmah.id) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia masih tertahan di Bea Cukai.
Bantuan tersebut merupakan inisiatif warga Aceh yang bermukim di Malaysia, bukan berasal dari pemerintah Malaysia maupun lembaga swadaya masyarakat.
Tito menjelaskan, bantuan itu rencananya akan dikirim melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh.
Namun hingga kini, proses pemasukan barang masih terhambat karena belum mendapatkan izin dari otoritas Bea Cukai setempat.
“Sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia merinci, bantuan yang dikirim diaspora tersebut terdiri dari minyak goreng sebanyak 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir senilai Rp50 juta, 10 ribu air mineral senilai Rp672 juta, 5.000 dus makanan siap saji senilai Rp1 miliar, pakaian baru sebanyak 3.000 karung senilai Rp166 miliar, 3.500 Al-Qur’an senilai Rp1 miliar, serta kloset toilet senilai Rp4,8 miliar.
Tito menyebut pihaknya telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi masuknya bantuan tersebut. Namun, untuk komoditas tertentu seperti minyak goreng dan gula pasir, diperlukan persetujuan dari kementerian teknis terkait.
“Karena migor dan gula pasir apakah boleh dimasukkan? Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras,” jelas Tito.
Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tito, selama bantuan itu bukan dalam skema government to government (G to G) atau bukan berasal dari pemerintah Malaysia, maka secara prinsip dapat diterima sebagai bantuan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pengiriman bantuan bisa diberikan dispensasi, mengingat sifatnya hanya satu kali pengiriman dan jumlahnya dinilai tidak terlalu besar dalam konteks kebutuhan nasional.
“Kesimpulannya kan ini cuma sekali pengiriman? Saya pikir Menteri Pertanian tidak keberatan kali, ini jumlahnya nggak terlalu banyak. Pak Mentan?” ujar Dasco dalam rapat tersebut.
Pemerintah dan DPR kini tengah berkoordinasi untuk mencari solusi agar bantuan kemanusiaan dari diaspora tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
(ameera/arrahmah.id)