Memuat...

Tito Karnavian: 29 Desa di Sumatra Hilang Akibat Banjir dan Longsor, Terbanyak di Aceh

Ameera
Rabu, 18 Februari 2026 / 1 Ramadan 1447 17:04
Tito Karnavian: 29 Desa di Sumatra Hilang Akibat Banjir dan Longsor, Terbanyak di Aceh
Tito Karnavian: 29 Desa di Sumatra Hilang Akibat Banjir dan Longsor, Terbanyak di Aceh

JAKARTA (Arrahmah.id) - Kepala Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra dari unsur pemerintah, Tito Karnavian, mengungkapkan sebanyak 29 desa dan kampung hilang atau lenyap akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November 2025 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam rapat bersama Satgas Pemulihan DPR di kompleks parlemen, Rabu (18/2).

Ia menjelaskan, jumlah tersebut belum termasuk sejumlah kantor desa yang hingga kini belum kembali beroperasi akibat terdampak banjir.

“Kemudian yang hilang, ini juga perlu ada penyelesaian. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terendam banjir,” ujar Tito.

Ia merinci, jumlah desa atau kampung yang hilang paling banyak berada di Provinsi Aceh, yakni sebanyak 21 desa yang tersebar di empat kabupaten: Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

“Di Aceh paling banyak yaitu 21 desa kampung hilang,” kata Tito.

Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat delapan desa hilang yang tersebar di dua kabupaten, yakni Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Pemerintah memastikan tidak ada desa yang hilang di Sumatera Barat.

“Sumatra Utara ada 8 desa yang hilang, khususnya di Tapsel dan Tapteng. Dan di Sumbar alhamdulillah tidak ada desa yang hilang,” ujarnya.

Menurut Tito, keberadaan desa yang hilang ini harus segera diputuskan langkah penanganannya karena akan berdampak pada administrasi pemerintahan.

Pemerintah perlu menentukan apakah desa-desa tersebut akan direlokasi dan dibangun kembali, atau dilakukan penghapusan dalam administrasi pemerintahan desa.

“Ini juga perlu penyelesaian, relokasi, dan juga administrasi pemerintahan desa nantinya. Karena desa yang hilang itu, nanti apakah akan kita bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan,” kata Tito.

Pemerintah bersama DPR saat ini tengah membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tertib secara administratif, sekaligus memberikan kepastian bagi warga terdampak.

(ameera/arrahmah.id)