KAIRO (Arrahmah.id) - Delapan negara Arab dan Islam pada Jumat malam (3/10/2025) mengeluarkan pernyataan bersama jelang pembicaraan di Sharm el-Sheikh mengenai rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri dari Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Pakistan menegaskan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil Gerakan Hamas terkait rencana tersebut, serta menyambut seruan Trump kepada 'Israel' untuk menghentikan serangan dan memulai pelaksanaan kesepakatan pertukaran tawanan.
Pernyataan itu menegaskan beberapa prinsip utama, termasuk penolakan terhadap upaya pemindahan paksa warga Palestina, jaminan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta pentingnya dimulainya negosiasi segera guna menentukan mekanisme pelaksanaan rencana tersebut.
Direktur Pusat Ru’ya untuk Pembangunan Politik, Dr. Ahmad Atauneh, menilai pernyataan itu penting dari segi waktu dan substansi. Ia mengatakan bahwa langkah ini “mengukuhkan kembali posisi bersama dunia Arab dan Islam dalam mendukung sikap Palestina, baik dari pihak perlawanan maupun otoritas resmi.”
Sementara Dr. Dalal Arikat, pakar diplomasi dan penyelesaian konflik dari Universitas Arab Amerika, menilai pernyataan tersebut sebagai “payung politik” yang memberikan dukungan diplomatik terhadap posisi Palestina di meja perundingan. Ia menekankan pentingnya memastikan proses tidak berhenti pada isu pembebasan tawanan semata.
Menurut pakar urusan 'Israel', Dr. Muhannad Mustafa, pernyataan tersebut “menempatkan 'Israel' berhadapan dengan dunia Arab dan Islam, bukan hanya dengan Palestina,” dan memberikan “penafsiran Arab-Islam terhadap rencana Trump sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan,” berbeda dengan pendekatan Israel yang ingin membaginya menjadi beberapa tahap.
Dari pihak AS, Presiden Trump menyebut pembicaraan tersebut berjalan dengan baik dan menggambarkan rencananya sebagai “kesepakatan besar” bagi 'Israel' dan dunia Arab. Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan bahwa penghentian serangan diperlukan untuk memungkinkan pembebasan tawanan, sembari mengakui bahwa tahap berikutnya, yang mencakup pelucutan senjata dan penarikan pasukan 'Israel', “tidak akan mudah.”
Sementara itu, sumber Amerika menyebut Jared Kushner dan Steve Witkoff ditugaskan hadir dalam pertemuan tersebut sebagai utusan khusus Washington.
Di pihak 'Israel', Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengancam akan melanjutkan operasi militer dengan dukungan penuh jika Hamas tidak segera membebaskan tawanan sebelum tenggat waktu. Ia juga menegaskan bahwa Otoritas Palestina maupun Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza pasca-kesepakatan.
Para pengamat menilai tantangan utama terletak pada perbedaan mendasar dalam cara memandang rencana tersebut, 'Israel' menekankan pelaksanaan bertahap, sementara negara-negara Arab dan Islam menuntut agar seluruh poin dijalankan sebagai satu kesatuan yang utuh. (zarahamala/arrahmah.id)