MOSKOW (Arrahmah.id) -- Rusia mengatakan pada hari Kamis (3/7/2025) bahwa mereka telah menerima surat kepercayaan duta besar Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA) yang baru diangkat untuk Moskow. Dengan penerimaan tersebut, Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan IIA sejak kembali berkuasa di Afghanistan hampir empat tahun lalu.
Selain itu, dilansir Amu TV (3/7), bendera IIA yang bertuliskan kalimat tauhid dikibarkan di kompleks kedutaan Afghanistan, bukan bendera pemerintah Republik sebelumnya.
"Kami percaya bahwa tindakan pengakuan resmi terhadap pemerintah IIA akan memberikan dorongan bagi pengembangan kerja sama bilateral yang produktif antara negara kita di berbagai bidang," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
Pengumuman tersebut menyusul pertemuan pada hari Kamis di mana Wakil Menteri Luar Negeri Andrey Rudenko menerima surat kepercayaan dari Gul Hassan Hassan, utusan IIA untuk Rusia.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan perubahan diplomatik yang signifikan dan pemutusan dari sikap internasional yang lebih luas tentang tidak mengakui.
Rusia, yang tetap membuka kedutaannya di Kabul sejak IIA merebut kekuasaan pada Agustus 2021, mengatakan pihaknya melihat "prospek signifikan untuk kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi," dengan menyoroti proyek-proyek potensial di bidang energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur. Rusia juga menegaskan kembali dukungan untuk kolaborasi keamanan regional dan hubungan yang lebih erat dalam bidang pendidikan, olahraga, budaya, dan kemanusiaan.
Di Kabul, pejabat IIA menyambut baik langkah tersebut. Amir Khan Muttaqi, penjabat menteri luar negeri IIA, menyebut pengakuan tersebut sebagai "tonggak penting dalam sejarah hubungan kita."
"Pengakuan ini akan menjadi model bagi negara-negara lain untuk diikuti," kata Muttaqi awal pekan ini. "Ini akan memperluas kerja sama bilateral dan mengantar era baru keterlibatan konstruktif antara Afghanistan dan Rusia."
Tidak ada negara lain yang secara resmi mengakui pemerintahan IIA, yang masih berada di bawah sanksi internasional yang meluas. Banyak negara telah menjadikan keterlibatan bergantung pada penghormatan IIA terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak perempuan.
Keputusan Rusia menandai perubahan signifikan dari konsensus tersebut, yang menunjukkan adanya penataan ulang regional yang semakin didorong oleh kepentingan geopolitik dan keamanan daripada pertimbangan hak asasi manusia. (hanoum/arrahmah.id)