DHAKA (Arrahmah.id) -- Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati.
Sebuah pengadilan khusus memutuskan, Hasina bertanggung jawab atas perintah penindasan brutal terhadap protes yang dipimpin mahasiswa tahun lalu.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan korban tewas mencapai 1.400 orang, sebagian besar akibat tembakan dari pasukan keamanan.
Hasina diadili secara in absentia karena ia berada di India, tempat ia melarikan diri sejak dipaksa mundur dari kekuasaan.
Dalam komentarnya kepada BBC pekan lalu, Hasina menggambarkan persidangan yang digelar tanpa kehadirannya sebagai pengadilan kanguru.
Keamanan telah diperketat di seluruh Bangladesh akibat kekhawatiran akan reaksi balik, dengan beberapa demonstrasi yang telah meletus sejak pagi waktu setempat.
Dalam email kepada BBC pekan lalu, Sheikh Hasina menyebut persidangan in absentia-nya sebagai "komedi" yang diselenggarakan oleh "pengadilan boneka" yang dikendalikan oleh lawan politiknya.
Hasina didakwa, secara pribadi memerintahkan pasukan keamanan menembak demonstran dalam beberapa minggu sebelum dia melarikan diri. Dia mengatakan dia "secara tegas" membantah tuduhan tersebut.
"Saya tidak membantah bahwa situasi menjadi tidak terkendali, atau bahwa banyak nyawa hilang secara sia-sia. Tapi saya tidak pernah mengeluarkan perintah untuk menembak warga sipil yang tidak bersenjata," katanya dalam jawaban tertulis, seperti dilansir BBC (17/11/2025).
Pemicu protes mematikan tahun lalu adalah kemarahan kalangan anak muda di Bangladesh terhadap cara pemerintah membagikan pekerjaan.
Sejak perang kemerdekaannya dari Pakistan pada 1971, Bangladesh selalu menyisihkan 30% dari semua posisi ASN untuk veteran dan, yang lebih penting, keturunan mereka.
Pada 2024, ribuan pekerjaan diberikan kepada orang-orang berdasarkan keturunan mereka daripada berdasarkan prestasi. Dalam praktiknya, mereka seringkali merupakan pendukung Sheikh Hasina dan partainya, Liga Awami.
Bagi mahasiswa dan lulusan muda yang menghadapi tingkat pengangguran yang sangat tinggi, sistem kuota mulai dianggap sebagai tanda nepotisme di kalangan elit Bangladesh, bukan sebagai penghargaan atas patriotisme.
Sejak pemerintah interim mengambil alih, sistem kuota telah dikurangi secara signifikan. Kini hanya 5% dari jabatan pemerintah yang diberikan kepada keturunan veteran perang.
Pemimpin baru Bangladesh, Muhammad Yunus, juga telah sedikit menstabilkan ekonomi dengan meningkatkan cadangan devisa negara dan memperoleh pinjaman vital dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Namun, Bangladesh, salah satu produsen pakaian terbesar di dunia, membutuhkan lebih banyak investasi asing untuk memperbaiki ekonominya yang rapuh. Hal itu tidak akan terjadi selama kekerasan dan ketidakstabilan politik terus berlanjut. (hanoum/arrahmah.id)