KAIRO (Arrahmah.id) - Faksi-faksi Palestina yang bertemu di ibu kota Mesir pada Jumat (24/10) sepakat untuk menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada sebuah komite sementara yang terdiri dari para profesional independen (teknokrat) asal wilayah tersebut, sebagai bagian dari upaya memulihkan stabilitas dan menyusun masa depan politik pascaperang.
Sumber kepemimpinan Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pertemuan yang diadakan di Kairo telah berakhir, dan para delegasi akan kembali melanjutkan pembahasan kurang dari satu bulan lagi untuk meninjau mekanisme pengelolaan Gaza secara lebih rinci.
Menurut sumber tersebut, Mesir mempresentasikan kepada faksi-faksi Palestina visinya untuk “hari setelah perang” di Gaza, yakni membentuk sebuah komite administrasi profesional yang anggotanya merupakan warga Gaza yang tetap tinggal di sana selama agresi berlangsung.
“Faksi-faksi telah menyampaikan kepada pihak Mesir persetujuan awal mereka terhadap nama-nama calon anggota komite tersebut,” ungkap sumber itu tanpa menyebutkan identitas mereka. Ia menambahkan bahwa Kairo juga telah meyakinkan para peserta bahwa Mesir tengah berkoordinasi dengan Washington dan Tel Aviv untuk memuluskan rencana tersebut.
Menindaklanjuti Gencatan Senjata
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan usai pertemuan, faksi-faksi Palestina mengatakan bahwa pertemuan di Kairo berlangsung atas undangan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan merupakan kelanjutan dari upaya mediasi yang bertujuan menghentikan perang di Gaza dan menangani dampak kemanusiaannya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah faksi utama untuk membahas fase kedua dari rencana Presiden AS Donald Trump, yang menurut para peserta akan menentukan arah baru pemerintahan Gaza.
Para peserta menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal menuju dialog nasional yang lebih luas, yang bertujuan “melindungi proyek nasional Palestina dan memulihkan persatuan nasional.”
Komite Teknis dan Pengawasan Rekonstruksi
Menurut isi pernyataan bersama, faksi-faksi Palestina sepakat mendukung kelanjutan implementasi gencatan senjata serta mengadopsi semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah Jalur Gaza.
Mereka juga menyetujui pembentukan komite teknokrat lokal yang akan bertugas memberikan layanan dasar bagi warga, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga internasional.
Selain itu, disepakati pula pembentukan komite internasional khusus yang akan mengawasi pendanaan dan pelaksanaan proses rekonstruksi Gaza, dengan tetap menegaskan kesatuan sistem politik Palestina dan kemandirian keputusan nasional.
Para peserta juga menekankan pentingnya mengeluarkan resolusi PBB yang menetapkan pembentukan pasukan internasional sementara untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata di lapangan.
Seruan untuk Reformasi dan Persatuan
Faksi-faksi Palestina juga menyerukan pertemuan darurat seluruh kekuatan dan gerakan nasional guna menyusun strategi bersama untuk mengaktifkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah dan tunggal rakyat Palestina.
Dalam pernyataan tersebut, PLO digambarkan sebagai “wadah yang menyatukan seluruh komponen bangsa Palestina di mana pun mereka berada.”
Faksi-faksi itu juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjuangan para tahanan Palestina, menyerukan diakhirinya segala bentuk penyiksaan dan pelanggaran di penjara-penjara Israel, serta menuntut agar Israel mematuhi hukum dan perjanjian internasional.
Dalam kesempatan yang sama, para peserta mengecam keputusan awal Knesset 'Israel' yang menyetujui rancangan undang-undang untuk menerapkan “kedaulatan Israel” atas Tepi Barat.
Mereka juga menyambut keputusan Presiden Trump untuk menekan langkah tersebut, yang dinilai dapat menggagalkan proses politik yang sedang berjalan.
“Persatuan nasional adalah jawaban paling kuat terhadap kebijakan semacam itu,” tulis pernyataan itu, menegaskan perlunya mengambil semua langkah konkret menuju rekonsiliasi nasional.
Sebelumnya pada Kamis (23/10/2025), sumber khusus Al Jazeera mengonfirmasi bahwa delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya dan delegasi Fatah yang dipimpin Hussein al-Sheikh serta Majed Faraj mengadakan pertemuan di Kairo untuk membahas situasi politik Palestina dan masa depan pascaperang Gaza.
Pertemuan itu juga menindaklanjuti pertemuan antara delegasi Fatah dan Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, yang berlangsung sehari sebelumnya.
Sumber diplomatik menambahkan bahwa pembicaraan lanjutan kini difokuskan pada pelaksanaan fase kedua dari kesepakatan Gaza, di mana pejabat tinggi AS, termasuk Menlu Marco Rubio, Wapres J.D. Vance, serta utusan khusus Jared Kushner dan Steve Witkoff, telah bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas rincian implementasi.
Menurut draf rencana tersebut, fase kedua mencakup penarikan bertahap pasukan 'Israel' dari Gaza, penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional, pelucutan senjata Hamas dan faksi bersenjata lainnya, serta pembentukan badan administratif sementara di bawah otoritas transisi internasional bernama “Dewan Perdamaian” yang diketuai oleh Trump. (zarahamala/arrahmah.id)