ISLAMABAD (Arrahmah.id) - Pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam Pakistan (JUI-F), Maulana Fazlur Rehman, mengatakan dalam konferensi pers bersama dengan partai-partai lain di Islamabad bahwa pengusiran paksa pengungsi Afghanistan akan merusak hubungan antara Islamabad dan Kabul.
Ia memperingatkan bahwa pemerintah Pakistan harus mengategorikan pengungsi Afghanistan dan menahan diri untuk tidak mendeportasi investor dan mahasiswa Afghanistan.
Maulana Fazlur Rehman menambahkan: “Isu deportasi pengungsi Afghanistan telah mengemuka. Proses deportasi paksa telah dimulai, dan ini telah memengaruhi hubungan Afghanistan-Pakistan. Bahkan sebelum pemerintahan Taliban , pada masa kepresidenan Ashraf Ghani dan Hamid Karzai, isu ini telah dibahas. Saat itu, sebuah pertemuan tingkat tinggi diadakan di mana kami diminta untuk mengkategorikan pengungsi Afghanistan. Ada warga Afghanistan yang telah berinvestasi di Pakistan dan memiliki uang di bank; jika mereka menarik uang mereka, bank akan kolaps. Jadi, kami juga harus mempertimbangkan kepentingan negara kami sendiri.”
Beberapa pengungsi yang dideportasi mengeluhkan perlakuan buruk oleh otoritas Pakistan dan mendesak Imarah Islam untuk memperhatikan situasi mereka, lansir Tolo News (19/8/2025).
Zainullah, salah satu warga Afghanistan yang dideportasi, mengatakan: “Salah satu alasan utama meninggalkan Pakistan adalah pelecehan pemerintah. Ada banyak masalah. Bahkan pergi ke kota pun sulit. Pengungsi selalu disalahkan atas setiap masalah. Itulah mengapa kami pergi dan datang ke Afghanistan.”
Salah satu pengungsi lainnya, Safiullah, mengatakan: “Kami meminta Imarah Islam untuk menyediakan kesempatan pendidikan bagi para pengungsi yang baru kembali.”
Para analis politik meyakini isu pengungsi telah menjadi alat tekanan politik di kawasan tersebut, dan Imarah Islam harus menemukan solusi melalui dialog serius untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Analis politik Mohammad Aslam Danishmal menyatakan: “Isu pengungsi digunakan sebagai tekanan oleh Iran dan Pakistan. Jelas bahwa migrasi terjadi karena kekurangan. Pertama, faktor-faktor di dalam negeri harus dihilangkan, dan setelah itu diskusi dengan negara-negara tetangga harus dilakukan melalui jalur diplomatik.”
Hal ini terjadi setelah pemerintah Pakistan mengumumkan bahwa pemegang kartu PoR (Bukti Registrasi) hanya memiliki waktu hingga 1 September untuk meninggalkan negara tersebut. Keputusan ini telah meningkatkan kekhawatiran di antara ribuan keluarga Afghanistan, membuat mereka menghadapi masa depan yang tidak menentu. (haninmazaya/arrahmah.id)