TUNIS (Arrahmah.id) - Ribuan aktivis, pembela hak asasi manusia, dan warga sipil dari berbagai negara bergabung dalam aksi Global March to Gaza untuk menentang blokade 'Israel' yang terus berlangsung dan mendesak dihentikannya perang yang menghancurkan di Jalur Gaza.
Para penyelenggara menyatakan bahwa aksi ini bersifat non-politik dan muncul sebagai langkah terakhir setelah melihat krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk tanpa adanya respons berarti dari pemerintah dan lembaga internasional.
Meskipun peserta tidak berencana untuk menerobos masuk ke wilayah Gaza secara paksa, para penggagas aksi menilai gerakan ini penting dilakukan mengingat kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan agresi 'Israel' atau meringankan blokade yang melumpuhkan.
Lebih dari 1.000 orang telah bergabung dalam rombongan yang dipimpin Tunisia ini, dan jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring aksi ini melewati lebih banyak negara.
Para peserta dijadwalkan berkumpul di Kairo pada Kamis (12/6/2025), lalu melanjutkan perjalanan dengan bus ke Al-Arish pada hari ini. Dari sana, mereka akan memulai long march sejauh 48 kilometer menuju perbatasan Rafah.
Setibanya di Rafah, mereka berencana menggelar aksi duduk damai selama tiga hari sebelum kembali ke Kairo pada 19 Juni.
Aksi ini juga terhubung dengan Konvoi Sumud (yang berarti “keteguhan”), yang diorganisir oleh Coordination of Joint Action for Palestine.
Apa Tujuan Utama Aksi Ini?
Global March to Gaza bertujuan mengirim bantuan kemanusiaan mendesak, menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina, meningkatkan kesadaran publik tentang perang yang sedang berlangsung, serta mendorong tekanan media internasional.
Menurut penyelenggara, aksi ini lahir dari rasa frustrasi terhadap kegagalan negara-negara dan institusi global dalam bertindak. Gaza telah dilumpuhkan oleh lebih dari dua tahun pengeboman dan pembatasan bantuan yang ketat.
Gerakan ini sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh para pesertanya, tanpa dana dari donatur atau penggalangan online, demi menjaga independensi.
Siapa Saja yang Terlibat?
Konvoi Sumud didukung oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Serikat Buruh Umum Tunisia, Asosiasi Pengacara Nasional, Liga Hak Asasi Manusia Tunisia, dan Forum Tunisia untuk Hak Ekonomi dan Sosial.
Peserta juga berasal dari kelompok akar rumput seperti Gerakan Pemuda Palestina, Codepink Women for Peace (Amerika Serikat), dan Jewish Voice for Labour (Inggris).
Sejauh ini, aktivis dan warga dari 50 negara telah bergabung, termasuk peserta baru dari Polandia dan Wales.
Adakah Penolakan atau Hambatan?
Di Libya, konvoi disambut meriah oleh kerumunan warga saat melintasi kota Zawiya usai masuk dari Tunisia. Pihak berwenang mengizinkan konvoi melanjutkan perjalanan setelah pemeriksaan keamanan singkat.
Di dunia maya, aksi ini mendapat dukungan luas dari para aktivis internasional, tokoh publik, dan masyarakat global.
Namun sejak gerakan ini dimulai, 'Israel' secara terbuka meminta Mesir untuk mencegah konvoi solidaritas dan bantuan kemanusiaan mencapai perbatasan Gaza.
Sebagai respons, pemerintah Mesir menegaskan bahwa warga asing yang ingin memasuki Gaza wajib mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan resmi terlebih dahulu.
Peringatan dari 'Israel' itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz, yang berkata:
“Saya berharap otoritas Mesir mencegah demonstran jihadis mencapai perbatasan 'Israel'-Mesir dan tidak membiarkan mereka melakukan provokasi atau mencoba masuk ke Gaza, langkah yang akan membahayakan tentara Israel dan tidak akan diizinkan.”
Apakah Aksi Ini Akan Sukses?
Para peserta menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan aksi meskipun menghadapi rintangan.
Dalam pernyataan resmi di situs March to Gaza, penyelenggara menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan berbagai langkah hukum dan diplomatik sebagai antisipasi jika diblokir atau ditahan di perbatasan.
“Tim hukum yang terdiri dari pengacara internasional telah disiagakan untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun kekuatan kami terletak pada visibilitas kami dan negosiasi dengan kedutaan: jika ribuan warga sipil damai ditolak atau ditahan, seluruh dunia akan tahu,” tulis mereka.
Penyelenggara meyakini bahwa reaksi semacam itu justru akan menciptakan tekanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merusak citra negara manapun yang mencoba menekan gerakan damai ini. (zarahamala/arrahmah.id)