JAKARTA (Arrahmah.id) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan protes keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar 25 persen untuk wilayahnya.
Protes itu disampaikan usai pertemuan antara 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025).
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem kepada wartawan usai pertemuan.
Menurutnya, pemotongan TKD yang dilakukan pemerintah pusat sangat memberatkan daerah.
“Kalau Aceh (dipotong) 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen-35 persen, bervariasi,” ujarnya.
Mualem menjelaskan bahwa para gubernur mendatangi langsung Kemenkeu untuk menyampaikan keberatan mereka secara resmi. Selain soal pemotongan dana, mereka juga menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi.
“Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam (dengan Menkeu Purbaya). Pertama sekali, masalah infrastruktur di semua provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,” tambahnya.
Sebagai informasi, besaran TKD dalam APBN 2026 memang menurun tajam. Pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun, turun 29 persen dibandingkan Rp919 triliun pada 2025.
Kondisi ini memicu gejolak di banyak daerah karena pemda kesulitan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat sejak September 2025, akhirnya menambah Rp43 triliun untuk TKD tahun depan, sehingga total menjadi Rp693 triliun. Namun, ia juga menyoroti lemahnya kinerja sejumlah pemerintah daerah.
“Kalau mereka (pemda) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan para gubernur.
Purbaya mengakui pemotongan anggaran itu memang berat, namun menilai langkah tersebut perlu dilakukan untuk menyeimbangkan fiskal nasional.
Ia juga menyebut citra pemerintah daerah yang kurang baik di mata pusat menjadi salah satu alasan terhambatnya desentralisasi fiskal.
“Saya kan baru di pemerintahan. Image mereka (pemda) kurang bagus di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” tegasnya.
Meski demikian, Menkeu Purbaya berjanji akan tetap berupaya menambah alokasi dana TKD tahun depan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan penerimaan negara.
Sementara itu, Mualem menegaskan bahwa pemerintah pusat harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan fiskal.
“Kami bukan menolak efisiensi, tapi jangan sampai rakyat di daerah yang dikorbankan,” tutupnya.
(ameera/arrahmah.id)