GAZA (Arrahmah.id) - Sebuah pertemuan berlangsung di Kairo antara delegasi Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, dan perwakilan gerakan Fatah, yang diketuai oleh Hussein al-Sheikh dan Majed Faraj, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera mengutip sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.
Menurut sumber tersebut, pembahasan berfokus pada situasi internal Palestina dan pengaturan untuk periode setelah berakhirnya perang 'Israel' di Gaza.
Pertemuan itu dilakukan setelah sebelumnya Sheikh dan Faraj mengadakan pertemuan dengan kepala intelijen Mesir, Hassan Rashad.
Al Jazeera melaporkan bahwa Kairo juga akan menjadi tuan rumah pembicaraan yang lebih luas antara berbagai faksi Palestina dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang pelaksanaan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Menurut sumber yang dikutip Quds News Network, delegasi dari Hamas, Gerakan Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Populer-Komando Umum, Front Demokratik, Inisiatif Nasional, serta Arus Reformasi Demokratik (faksi Dahlan) dijadwalkan turut hadir.
Namun, menurut laporan, Fatah tidak akan bergabung dalam pertemuan kelompok besar tersebut. Delegasinya, yang terdiri atas anggota Komite Pusat Hussein al-Sheikh, wakil ketua PLO Majed Faraj, dan sejumlah pejabat lainnya, akan mengadakan pembicaraan terpisah dengan kepala intelijen Mesir Hassan Rashad.
Sebuah perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan 'Israel' mulai berlaku pada 10 Oktober, berdasarkan rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang pemerintahannya mendukung perang genosida dua tahun 'Israel' terhadap Gaza.
Menolak ‘Perwalian Internasional’ atas Gaza
Pembicaraan antar-faksi di Kairo itu diperkirakan akan berfokus pada pembentukan program nasional bersama yang menolak setiap usulan “perwalian internasional” atas Gaza, sebuah gagasan yang termasuk dalam tahap kedua rencana Trump.
Menurut Al Jazeera, seluruh faksi telah sepakat untuk menolak segala bentuk kontrol internasional, menyatakan kekhawatiran bahwa salah satu pihak Palestina mungkin menyetujuinya di bawah tekanan politik.
Tahap kedua dari rencana Trump dilaporkan mencakup penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza, penarikan tentara 'Israel', pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan badan administrasi sementara bernama “Dewan Perdamaian” yang akan beroperasi di bawah otoritas transisi internasional.
Selain itu, peserta pertemuan juga akan membahas rencana pengiriman “pasukan asing” ke Gaza. Para faksi Palestina menegaskan bahwa jika hal itu terjadi, pasukan tersebut harus sepenuhnya berasal dari negara-negara Arab dan hanya ditempatkan di wilayah perbatasan, tanpa mengurangi kedaulatan Palestina.
Mengenai senjata perlawanan, para perwakilan faksi menekankan bahwa keputusan terkait hal ini harus dibuat secara kolektif dan nasional, menegaskan bahwa isu tersebut “tidak untuk dibicarakan pada tahap sensitif ini.” (zarahamala/arrahmah.id)