GAZA (Arrahmah.id) - Tiga faksi utama perlawanan Palestina, Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), menegaskan penolakan mereka terhadap setiap bentuk “perwalian” atau kontrol asing atas Jalur Gaza.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Jumat malam (10/10/2025), bertepatan dengan dimulainya gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan pendudukan 'Israel' dari Gaza, ketiga faksi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wilayah Gaza adalah urusan internal Palestina semata.
“Kami menegaskan bahwa penentuan bentuk pemerintahan di Jalur Gaza dan mekanisme kerja institusinya adalah urusan internal rakyat Palestina, yang ditetapkan secara bersama oleh komponen nasional kami,” bunyi pernyataan tersebut.
Dalam pernyataannya, Hamas, Jihad Islam, dan PFLP menyampaikan penghargaan kepada Qatar, Turki, dan Mesir atas upaya mereka memediasi tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara pihak Palestina dan 'Israel'.
Ketiga faksi itu menyebut kesepakatan tersebut sebagai “kegagalan politik dan keamanan bagi upaya 'Israel' memaksakan pengusiran massal (deportasi)”, seraya menekankan bahwa pembebasan ratusan tahanan Palestina menunjukkan “keteguhan perlawanan dan persatuan sikap nasional”.
Faksi-faksi tersebut juga menyerukan kepada negara-negara mediator dan Amerika Serikat untuk memastikan agar 'Israel' mematuhi seluruh isi kesepakatan. Mereka menyampaikan apresiasi terhadap gelombang solidaritas global yang menolak genosida dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang 'Israel'.
Selain itu, mereka menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan partisipasi Arab dan internasional dalam rekonstruksi Gaza, “dengan cara yang menjamin kehidupan layak bagi rakyat kami dan melindungi hak-hak mereka atas tanahnya.”
Dalam penutup pernyataannya, ketiga faksi menyerukan dimulainya proses politik nasional yang bersatu, melibatkan semua kekuatan dan kelompok Palestina untuk menentukan masa depan pemerintahan Gaza pascaperang.
Sebelumnya, Hamas dan 'Israel' telah mencapai kesepakatan tahap pertama dari rencana gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, yang mencakup pertukaran tahanan antara kedua pihak.
Kesepakatan itu dicapai setelah empat hari perundingan tidak langsung di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan partisipasi Turki, Qatar, dan Mesir, serta pengawasan langsung dari Amerika Serikat. (zarahamala/arrahmah.id)