GAZA (Arrahmah.id) - Salah seorang pimpinan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Osama Hamdan, memperingatkan kembalinya isu pengusiran paksa warga Palestina ke permukaan melalui jalur-jalur baru, terutama wacana mengenai pengakuan 'Israel' terhadap apa yang disebut sebagai “Somaliland”. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari proyek 'Israel' yang lebih luas untuk mengosongkan wilayah Palestina dari penduduknya, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Dalam pernyataannya kepada program Al-Masa’iya di Al Jazeera Mubasher, Hamdan mengatakan bahwa klaim 'Israel' terkait statistik kependudukan atau jajak pendapat mengenai keinginan warga Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Ia menegaskan bahwa “tidak ada satu pun warga Palestina yang ingin meninggalkan tanahnya”, dan bahwa agresi, pengepungan, serta kehancuran tidak pernah membuat rakyat Palestina melepaskan tanah air mereka.
Hamdan menjelaskan bahwa puluhan ribu warga Palestina segera mendaftarkan diri untuk kembali ke Jalur Gaza begitu pendaftaran dibuka, meskipun skala kehancuran dan penderitaan sangat besar. Hal itu, menurutnya, menjadi bukti nyata kuatnya keterikatan rakyat Palestina pada tanah mereka. Ia juga menyebut bahwa isu Somaliland muncul dalam konteks upaya 'Israel' mencari pijakan di kawasan Tanduk Afrika dan menciptakan krisis regional, seiring pencarian lokasi alternatif untuk memaksakan skema pengusiran paksa.
Ia menambahkan bahwa Hamas telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak Arab, Islam, dan Afrika untuk menyampaikan sikap nasional Palestina yang menolak segala bentuk pemindahan paksa. Hamdan memperingatkan agar tidak terjerumus dalam apa yang ia sebut sebagai “kejahatan baru” terhadap rakyat Palestina, seraya menegaskan bahwa keteguhan dan ketahanan rakyat Palestina akan menggagalkan rencana tersebut sebagaimana proyek-proyek sebelumnya telah gagal.
Terkait isu lain, Hamdan menegaskan bahwa pemberitaan media mengenai adanya tenggat waktu yang diberikan Amerika Serikat dan 'Israel' kepada Hamas untuk melucuti senjatanya tidak memiliki dasar resmi. Ia mengatakan bahwa hingga kini Hamas tidak menerima permintaan atau pemberitahuan apa pun terkait hal tersebut, baik dari para mediator maupun dari pihak resmi mana pun.
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas laporan media yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu memberi tenggat dua bulan kepada Hamas untuk menyerahkan senjatanya, yang disebut akan berakhir pada awal Maret mendatang.
Hamdan menilai wacana pelucutan senjata sebagai “lompatan di udara” dan upaya Amerika Serikat untuk mengalihkan perhatian demi kepentingan 'Israel' dari inti persoalan, yakni kegagalan 'Israel' melaksanakan komitmen tahap pertama dari kesepakatan yang diumumkan. Ia menekankan bahwa 'Israel' hingga kini belum memenuhi kewajiban dasarnya, terutama terkait masuknya bantuan kemanusiaan, pembukaan perlintasan, serta izin operasional bagi lembaga-lembaga kemanusiaan.
Mengenai pengelolaan Jalur Gaza, Hamdan mengungkapkan bahwa faksi-faksi Palestina telah mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah komite pengelola Gaza berdasarkan usulan Mesir yang telah disetujui dalam KTT Arab-Islam. Sejumlah nama telah dipilih dari sekitar 40 kandidat.
Ia menjelaskan bahwa kesepakatan internal Palestina telah tercapai, namun pelaksanaannya masih tertunda akibat apa yang ia sebut sebagai “keras kepala Israel” serta ketidakmampuan pemerintahan Amerika Serikat untuk memaksa Israel menerima langkah tersebut. Menurutnya, saat ini tanggung jawab berada di pihak lain.
Di akhir pernyataannya, Hamdan membantah adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh Hamas setelah gugurnya Yahya Sinwar. Ia mengatakan bahwa Hamas saat ini dikelola oleh sebuah dewan kepemimpinan yang terdiri dari lima tokoh utama, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura Muhammad Darwish, dengan anggota Khalil al-Hayya, Khaled Meshaal, Zaher Jabareen, dan Nizar Awadallah.
Hamdan menegaskan bahwa dewan tersebut telah memimpin Hamas selama satu tahun penuh masa perang hingga agresi dihentikan tanpa mengalami gangguan. Ia juga menyatakan bahwa Hamas tengah bersiap, sesuai aturan internalnya, untuk memilih kepemimpinan baru yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. (zarahamala/arrahmah.id)