TEHERAN (Arrahmah.id) - Pemerintah Iran dilaporkan berhasil melumpuhkan akses layanan internet satelit Starlink di wilayahnya. Langkah ini diambil di tengah upaya aktor eksternal yang memanfaatkan layanan milik SpaceX tersebut untuk memicu ketidakstabilan domestik selama aksi protes ekonomi berlangsung.
Berdasarkan laporan Forbes, otoritas Iran mengerahkan perangkat pengacau sinyal (jammer) kelas militer, yang dikabarkan dipasok oleh Rusia, untuk menetralkan koneksi Starlink. Keberhasilan ini dianggap sebagai pencapaian bersejarah dalam pertahanan digital nasional Iran.
Data menunjukkan terdapat puluhan ribu unit terminal Starlink yang beroperasi secara ilegal di dalam negeri. Gangguan awal dilaporkan berdampak pada 30 persen lalu lintas data, yang kemudian melonjak drastis hingga melumpuhkan lebih dari 80 persen koneksi. Selain itu, penggunaan gangguan GPS mencegah penerima sinyal tidak sah terhubung dengan satelit di orbit.
Lembaga pemantau internet NetBlocks mengonfirmasi terjadinya gangguan konektivitas yang ditargetkan tersebut. Sementara jaringan komunikasi resmi tetap berada di bawah pengawasan pemerintah, jaringan pendukung asing berhasil dinonaktifkan secara efektif.
Elon Musk dikabarkan telah menawarkan untuk memulihkan layanan Starlink, termasuk menyediakan konektivitas gratis, sementara para insinyur SpaceX sedang mencari celah teknis untuk menembus blokade tersebut. Di lapangan, pasukan keamanan Iran bertindak tegas dengan menyita perangkat penerima Starlink ilegal dan menargetkan jaringan yang tidak diinginkan.
Di saat yang sama, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) pada Jumat (9/1/2026) resmi memberikan izin kepada SpaceX untuk meluncurkan 7.500 satelit Starlink Gen2 tambahan. Keputusan ini akan menambah total satelit mereka menjadi 15.000 unit.
"FCC telah memberikan lampu hijau kepada SpaceX untuk menghadirkan kemampuan pita lebar satelit yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Ketua FCC, Brendan Carr.
Meski Starlink digunakan secara luas di zona konflik seperti Ukraina dan baru-baru ini dikerahkan Presiden Trump di Venezuela pasca-penculikan presiden negara tersebut, layanan ini masih belum tersedia di Palestina.
Elon Musk hingga saat ini menolak permintaan untuk memperluas layanan Starlink ke Gaza, meskipun wilayah tersebut mengalami pemutusan internet total oleh 'Israel' di tengah situasi konflik yang terus berlangsung. Hal ini memicu kritik mengenai selektivitas penyediaan layanan internet di zona kemanusiaan. (zarahamala/arrahmah.id)