TEL AVIV (Arrahmah.id) - Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz, mengumumkan bahwa wilayah perbatasan dengan Mesir kini ditetapkan sebagai zona militer tertutup, dengan alasan keamanan dan ancaman serangan drone.
“Saya telah memerintahkan Pasukan Pertahanan 'Israel' (IDF) untuk menjadikan area yang berdekatan dengan perbatasan 'Israel'–Mesir sebagai zona militer tertutup dan menyesuaikan aturan keterlibatan guna memerangi ancaman drone yang membahayakan keamanan negara,” kata Katz dalam pernyataannya di X, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan bahwa dirinya telah bersepakat dengan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri 'Israel' (Shin Bet), David Zini, untuk mengklasifikasikan penyelundupan senjata melalui drone sebagai ancaman terorisme.
“Penyelundupan senjata dengan drone adalah bagian dari perang di Gaza dan bertujuan mempersenjatai musuh kita. Semua langkah harus diambil untuk menghentikannya,” ujar Katz.
Menurut laporan harian Yedioth Ahronoth yang dikutip kantor berita Anadolu, Katz juga memerintahkan agar setiap entitas tidak berwenang yang memasuki area terlarang akan ‘dihantam’ oleh militer 'Israel'. Keputusan ini, menurut media 'Israel', diambil setelah sejumlah klaim mengenai “penyelundupan senjata besar-besaran” di sepanjang perbatasan.
Hingga kini, otoritas Mesir belum memberikan komentar atas pernyataan dan tindakan 'Israel' tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, militer 'Israel' berulang kali mengklaim telah menggagalkan upaya penyelundupan senjata melalui drone, tanpa menyebutkan pihak yang bertanggung jawab atas operasi tersebut.
Sejak 7 Oktober 2023, 'Israel' dengan dukungan Amerika Serikat telah melancarkan perang genosida di Jalur Gaza, yang menewaskan lebih dari 68.600 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.000 orang lainnya. Sebagian besar penduduk Gaza kini mengungsi, sementara infrastruktur wilayah itu hancur hampir total.
Meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata sejak 10 Oktober, serangan 'Israel' terus berlanjut, menimbulkan korban baru setiap hari. 'Israel' juga masih menghadapi penyelidikan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) serta proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap para pejabatnya, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (zarahamala/arrahmah.id)