JAKARTA (Arrahmah.id) – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) dan menjabat sebagai wakil ketua komandan International Stabilization Force (ISF) memicu perdebatan luas. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai kontribusi bagi stabilitas Gaza. Namun sejumlah kalangan menilai, di balik narasi perdamaian, terdapat risiko geopolitik yang serius bagi posisi diplomasi Indonesia.
Untuk membahas lebih dalam, Arrahmah.id mewawancarai Pizaro Gozali Idrus, kandidat Ph.D bidang Hubungan Internasional pada Center for Policy Research Universiti Sains Malaysia, yang mengurai lima tanda bahaya dari keputusan tersebut.
“Struktur Komando Bukan di Tangan Indonesia”
Arrahmah.id: Bagaimana Anda melihat keputusan Indonesia bergabung dalam BOP dan menjabat wakil ketua komandan ISF?
Pizaro Gozali Idrus: Kita harus melihat struktur kekuasaannya. Kendali komando utama ISF bukan berada di tangan negara-negara anggota, melainkan di bawah “Israel” dan Amerika Serikat. Bahkan pusat komandonya berada di wilayah “Israel” dan dipimpin oleh AS.
Ini berpotensi menjadi jebakan diplomatik. Indonesia hadir, tetapi tidak mengendalikan arah kebijakan. Dalam situasi seperti ini, kita bisa saja tanpa sadar masuk dalam desain geopolitik yang sudah diatur oleh kekuatan penjajah.
“Konstitusi Mengamanatkan Anti-Kolonialisme”
Arrahmah.id: Apakah ini berpotensi mengganggu posisi moral Indonesia?
Pizaro: Sangat mungkin. Indonesia selama ini dikenal konsisten membela kemerdekaan Palestina. Namun jika kita bergabung dalam struktur yang komandonya dikendalikan pihak yang mendukung penjajahan, maka posisi moral kita terancam.
Konstitusi kita jelas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jika struktur misi ini justru menguntungkan penjajah, maka kita perlu mengevaluasi secara serius.
Soal Mandat dan Transparansi
Arrahmah.id: Bagaimana dengan aspek hukum dan mekanisme dalam negeri?
Pizaro: Setiap pengerahan TNI ke luar negeri bukan keputusan administratif biasa. Itu keputusan politik besar yang berdampak pada kedaulatan negara, keselamatan prajurit, serta penggunaan anggaran publik.
Undang-Undang TNI mensyaratkan persetujuan DPR. Artinya, Presiden tidak bisa berjalan sendiri. Publik berhak tahu: apa mandatnya? Berapa lama? Berapa anggarannya? Ini menyangkut akuntabilitas dan mekanisme checks and balances.
Pembagian Zona Gaza dan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Arrahmah.id: Anda juga menyoroti pembagian wilayah Gaza oleh BOP?
Pizaro: Gaza dipetakan menjadi lima zona: Gaza Utara, Gaza City, Deir Balah, Khan Younis, dan Rafah. Seluruhnya berada di bawah pengawasan ISF. Ini dilakukan tanpa persetujuan rakyat Gaza sendiri.
Padahal prinsip self determination adalah hak mendasar bangsa yang terjajah. Mengapa restu hanya diminta dari AS dan “Israel”, bukan dari rakyat Palestina?
Bangsa kita dulu tidak pernah meminta pasukan asing membagi-bagi wilayah Indonesia. Kita berjuang mempertahankan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Mengapa kini kita seolah membenarkan pembagian wilayah bangsa lain yang sedang dijajah?
“Gaza Baru” dan Ilusi Pembangunan
Arrahmah.id: Bagaimana Anda melihat konsep “Gaza Baru”?
Pizaro: Konsep itu lebih menyerupai proyek kolonial modern. Gaza diubah menjadi kawasan industri dan hiburan, tetapi akar masalahnya—penjajahan “Israel”—tidak diselesaikan.
Pembangunan tanpa kemerdekaan hanyalah ilusi. Sejarah Indonesia menunjukkan, infrastruktur tanpa kedaulatan tetaplah penjajahan dalam wajah baru.
Pelucutan Senjata dan Arah Misi Sebenarnya
Arrahmah.id: Bagaimana dengan pernyataan Donald Trump soal pelucutan senjata Hamas?
Pizaro: Itu menunjukkan arah misi yang sebenarnya. Peace yang ditawarkan tampaknya hanya untuk “Israel”, bukan untuk bangsa Palestina yang terjajah. Tidak ada tuntutan serupa agar “Israel” melucuti senjatanya.
Jika perdamaian hanya berarti memadamkan perlawanan rakyat yang dijajah, maka itu bukan perdamaian yang adil.
Indonesia memang menyatakan tidak ada syarat pelucutan senjata bagi pejuang Palestina. Namun pertanyaannya: apakah sikap itu ditegaskan secara terbuka dalam forum internasional? Politik luar negeri kita bebas aktif—artinya tidak tunduk pada tekanan mana pun.
Korban Dijadikan Kambing Hitam?
Arrahmah.id: Apa kesimpulan Anda?
Pizaro: Ironinya, Palestina yang merupakan korban justru diposisikan sebagai sumber masalah. Mereka ditekan dengan berbagai syarat, sementara penjajah tidak mendapat tekanan setara.
Ini pembalikan fakta. Jika Indonesia tidak berhati-hati, kita bisa terseret dalam arsitektur ketidakadilan tersebut.
Indonesia harus tetap setia pada amanat konstitusi: melucuti kolonialisme, bukan melucuti pejuang kemerdekaan.
Pizaro Gozali Idrus adalah kandidat Ph.D bidang Hubungan Internasional pada Center for Policy Research Universiti Sains Malaysia. Ia juga penulis buku Runtuhnya Mitos Kehebatan Tentara Israel dan Indonesian Founding Fathers Vision for Palestine.
(Samirmusa/arrahmah.id)