JAKARTA (Arrahmah.id) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk berani mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Desakan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, yang menilai proyek tersebut sejak awal sarat penyimpangan dan kebijakan yang tidak melalui kajian matang.
"Proyek Whoosh adalah fakta dan nyata terjadi penyalahgunaan kekuasaan tanpa kajian terlebih dahulu,” kata Hari, dikutip dari RMOL, Ahad (19/10/2025).
Menurut Hari, KPK tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk memulai pengusutan kasus ini karena semua data dan kejanggalan sudah terang-benderang di depan publik.
"Orang perorang yang memiliki kedekatan dengan Jokowi selama berkuasa, silakan dicek harta kekayaannya, dipastikan mengalami peningkatan,” ujarnya.
Ia juga menduga bahwa pihak-pihak yang selama ini membela proyek Whoosh patut dicurigai memiliki keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari proyek tersebut.
"Kalau KPK serius menangani kasus Whoosh, pasti KPK dengan menutup mata saja sudah sangat mudah menentukan tersangkanya,” tegas Hari.
Namun, ia menyindir bahwa persoalan utamanya kini bukan pada bukti, melainkan pada keberanian lembaga antirasuah itu sendiri.
"Ini kembali kepada KPK sendiri, apakah memiliki keberanian? Atau KPK perannya saat ini hanya pesanan by order,” pungkasnya.
Proyek kereta cepat Whoosh memang sejak awal menjadi sorotan publik. Pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, serta jaminan pemerintah kepada proyek yang dikerjakan oleh konsorsium Indonesia–Cina tersebut, sempat memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat.
Proyek yang semula dijanjikan rampung dengan biaya efisien dan tanpa beban APBN itu akhirnya justru menjadi simbol beban finansial dan ketergantungan pada utang luar negeri, yang kini terus disorot oleh berbagai kalangan.
(ameera/arrahmah.id)