HASAKAH (Arrahmah.id) -- Amerika Serikat (AS) mulai mengurangi dukungan terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang dipimpin Kurdi, dan mengambil pendekatan baru dengan meminta pemerintah Suriah untuk menjadi mitra utama dalam memerangi kelompok militan Islamic State (ISIS) di wilayah timur laut Suriah. Hal ini seiring berakhirnya peran SDF sebagai sekutu utama Koalisi Internasional dalam perang melawan kelompok militan itu.
Pernyataan dari Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menegaskan, seperti dilansir Al Jazeera (21/1/2026), bahwa peran SDF sebagai kekuatan anti-ISIS telah banyak berakhir dan kini pemerintah Suriah — yang baru bergabung sebagai anggota ke-90 dalam Koalisi Internasional Mengalahkan ISIS — dianggap lebih mampu mengambil alih tanggung jawab keamanan, termasuk kendali atas fasilitas penahanan dan kamp yang menampung ribuan tersangka dan keluarga ISIS.
Pengumuman tersebut muncul setelah penarikan pasukan SDF dari kamp penampungan Al-Hol, yang menampung sekitar 24.000 perempuan dan anak yang terkait dengan ISIS, serta penarikan sebagian kontrol atas penjara dan fasilitas detensi.
SDF mengatakan mundur dari beberapa posnya mengingat tekanan militer pemerintah Suriah dan berkurangnya dukungan internasional, sementara pemerintah pusat di Damaskus memperluas kendali di timur laut setelah gencatan senjata dicapai dengan SDF.
Langkah transisi ini terjadi bersamaan dengan pemindahan awal sekitar 150 tahanan ISIS dari Suriah ke fasilitas yang dikendalikan Irak, yang dikoordinasikan oleh militer AS sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pascaperubahan struktur kekuasaan di kawasan itu.
Rencana pemindahan lebih luas diperkirakan mencakup hingga 7.000 tahanan ISIS dari penjara di provinsi Hasakah.
Para pengamat geopolitik melihat pergeseran ini sebagai ujian strategi Barat terhadap ancaman ISIS, di mana Washington menilai aliansi dengan pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmad asy-Syaraa kini lebih efektif untuk mendorong stabilitas jangka panjang dibandingkan dukungan militer langsung ke SDF.
Namun, perubahan aliansi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas Kurdi dan beberapa negara Barat tentang perlindungan hak serta keselamatan minoritas Kurdi, terutama karena integrasi administratif wilayah timur laut ke pemerintahan pusat masih bersyarat dan penuh tantangan.
Situasi di timur laut Suriah tetap dinamis, dengan pemerintah Suriah menawarkan integrasi politik dan administratif bagi anggota SDF, sementara peran militer AS kini lebih berfokus pada pengamanan tahanan ISIS dan dukungan logistik kepada mitra regional seperti Irak. (hanoum/arrahmah.id)