MADRID (Arrahmah.id) - Pemerintah Spanyol pada Jumat (12/9/2025) memanggil kuasa usaha 'Israel' di Madrid, Dana Erlich, menyusul pernyataan keras yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu.
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, memanggil Erlich untuk “menolak secara tegas pernyataan palsu dan fitnah dari kantor perdana menteri 'Israel',” demikian pernyataan resmi Kemenlu Spanyol yang dikutip Reuters.
Sehari sebelumnya, kantor Netanyahu menuduh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez melontarkan “ancaman genosida” lewat pernyataannya awal pekan ini.
Dalam sebuah unggahan di X, kantor Netanyahu menulis: “Perdana Menteri Spanyol Sánchez kemarin mengatakan bahwa Spanyol tidak bisa menghentikan perang 'Israel' melawan teroris Hamas karena ‘Spanyol tidak punya senjata nuklir.’ Itu adalah ancaman genosida terang-terangan terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia.”
Pernyataan itu bahkan menambahkan: “Tampaknya, Inkuisisi Spanyol, pengusiran Yahudi dari Spanyol, dan pembantaian sistematis orang Yahudi dalam Holocaust, masih belum cukup bagi Sánchez. Luar biasa.”
Langkah Madrid
Unggahan itu merujuk pada pernyataan Sánchez pada Senin (8/9). Saat itu ia mengatakan:
“Spanyol, seperti yang Anda tahu, tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak besar. Kami sendirian tak bisa menghentikan ofensif 'Israel', tapi itu bukan berarti kami akan berhenti berusaha.”
Pada hari yang sama, Sánchez juga mengumumkan sembilan langkah untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai genosida di Gaza. Beberapa di antaranya: melarang menteri-menteri ultranasionalis 'Israel' masuk ke Spanyol, menerapkan embargo permanen penjualan senjata, serta melarang impor dari wilayah Palestina yang diduduki.
'Israel' menanggapi dengan menuduh Madrid antisemit, sekaligus melarang dua menteri kabinet Spanyol memasuki 'Israel'. Sebagai balasan, Spanyol menarik pulang duta besarnya dari Tel Aviv.
“Spanyol menolak segala bentuk antisemitisme, rasisme, xenofobia, atau intoleransi,” kata Kemenlu Spanyol. Mereka juga menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Spanyol telah menyambut lebih dari 72.000 Yahudi Sefardim sebagai warga negara melalui undang-undang khusus.
Dukungan pada Pengadilan Internasional
Kemenlu Spanyol menekankan bahwa Madrid sejak awal telah “langsung mengutuk” serangan perlawanan 7 Oktober. Namun dengan tekad yang sama, Spanyol juga menyerukan “penghentian segera kekerasan tanpa akhir di Gaza.”
Pernyataan itu menuntut diakhirinya serangan terhadap warga sipil, pembukaan jalur masuk seluruh bantuan kemanusiaan yang saat ini diblokade 'Israel', serta penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina dan hukum humaniter internasional.
Spanyol juga menegaskan komitmennya mendukung kerja pengadilan internasional untuk menyelidiki apa yang terjadi di Gaza sejak 2023, termasuk investigasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan sejumlah pemimpin 'Israel', serta proses di Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap 'Israel' berdasarkan Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. (zarahamala/arrahmah.id)