KABUL (Arrahmah.id) - Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan, menolak pernyataan Presiden AS yang mengisyaratkan kehadiran Tiongkok di Pangkalan Udara Bagram.
Berbicara pada upacara wisuda Institut Diplomasi Kementerian Luar Negeri, ia menekankan bahwa Imarah Islam Afghanistan tidak menoleransi kehadiran militer asing di tanah Afghanistan.
"Imarah Islam dan rakyat Afghanistan tidak menerima sejengkal pun tanah Afghanistan untuk kehadiran militer asing. Presiden Trump harus mendengar pesan ini, dan negara-negara lain juga harus memahami bahwa meskipun kami terlibat, itu hanyalah keterlibatan politik dan ekonomi. Kami bahkan tidak membahas kehadiran militer asing di Afghanistan," kata Muttaqi, seperti dilaporkan Tolo News (21/7/2025).
Mengacu pada pengakuan Imarah Islam oleh Rusia, Muttaqi mendesak negara-negara lain, terutama di kawasan, untuk secara resmi mengakui pemerintahan sementara.
Ia menambahkan dalam upacara tersebut: "Kami mengingatkan semua negara, terutama di kawasan ini, bahwa selama tiga tahun terakhir kita telah berinteraksi secara positif, mencapai kemajuan, memelihara pertukaran diplomatik, dan tidak menghadapi masalah dalam hubungan kita. Oleh karena itu, setiap orang harus melangkah maju dan melanjutkan proses ini agar jalan terbuka bagi negara lain juga."
Di bagian lain pidatonya, Muttaqi menyatakan bahwa pemerintah sementara sedang menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang dan mengupayakan hubungan baik dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat.
Ia berkata: "Kebijakan kami seimbang. Kami menginginkan hubungan yang positif dengan semua negara. Bahkan dengan negara-negara yang belum terlibat, seperti AS dan negara-negara Barat, kami mengupayakan interaksi yang positif."
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengklaim selama setahun terakhir bahwa Pangkalan Udara Bagram berada di bawah kendali Tiongkok.
Ia berkata: "Saya akan mempertahankan Bagram, pangkalan udara besar, yang saat ini dikuasai Tiongkok, sebagai salah satu landasan pacu terkuat di dunia."
Selain itu, Menteri Luar Negeri mengecam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pemimpin dan Ketua Mahkamah Agung Imarah Islam. Ia menekankan bahwa pemerintah sementara tidak bertanggung jawab terhadap ICC dan bahwa putusannya tidak dapat ditegakkan di Afghanistan. (haninmazaya/arrahmah.id)