YERUSALEM (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Jalur Gaza tidak akan dibangun kembali kecuali wilayah tersebut telah didepersonalisasi secara militer (demilitarized). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (27/1/2026), yang dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
Netanyahu secara eksplisit menutup pintu bagi upaya rekonstruksi dini dan menolak usulan pengerahan pasukan internasional di Gaza. "Saya mendengar kabar bahwa kita akan mendatangkan tentara Turki dan Qatar ke Gaza. Itu tidak akan terjadi," tegasnya. Ia juga kembali menyatakan penolakan mutlak terhadap pembentukan negara Palestina di Gaza.
Lebih lanjut, Netanyahu menekankan bahwa 'Israel' fokus melucuti senjata Hamas di seluruh wilayah Gaza, baik melalui cara "mudah maupun sulit."
Anggota biro politik Hamas, Suhail al-Hindi, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyebutnya sebagai narasi menyesatkan yang mencoba mencitrakan militer 'Israel' sebagai pihak yang humanis. Al-Hindi menegaskan bahwa masalah persenjataan adalah keputusan nasional Palestina yang berkaitan langsung dengan berlanjutnya pendudukan 'Israel'.
"Selama pendudukan masih ada di tanah Palestina, perlawanan tetap tak terelakkan," ujar Al-Hindi kepada Al Jazeera Mubasher. Ia menambahkan bahwa senjata yang tersisa di tangan warga adalah untuk pertahanan diri, terutama karena Gaza masih menderita akibat geng kriminal yang menurutnya dibentuk oleh 'Israel'.
Al-Hindi juga memaparkan data pelanggaran gencatan senjata oleh pihak 'Israel': 503 warga Palestina tewas sejak perjanjian ditandatangani. Lebih dari 325 orang terluka. Perlintasan perbatasan masih ditutup dan protokol kemanusiaan gagal diimplementasikan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa komitmen perlawanan terhadap gencatan senjata bukan berarti kelemahan. "Rakyat Palestina tidak akan mengibarkan bendera putih dan menolak untuk ditundukkan," pungkasnya. (zarahamala/arrahmah.id)