ISLAMABAD (Arrahmah.id) - Pemerintah Pakistan menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pasukan militer ke Jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilitas internasional, namun dengan syarat ketat. Islamabad menuntut jaminan dari Amerika Serikat bahwa pasukan mereka hanya akan menjalankan misi penjaga perdamaian (peacekeeping) dan tidak terlibat dalam upaya pelucutan senjata Hamas.
Tiga sumber pemerintah mengungkapkan kepada Reuters bahwa Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dijadwalkan menghadiri pertemuan resmi pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Donald Trump di Washington pada Kamis (19/2). Pertemuan ini akan dihadiri delegasi dari sedikitnya 20 negara untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar serta pembentukan pasukan stabilitas di bawah mandat PBB.
Sumber terdekat PM Sharif menegaskan bahwa posisi Pakistan sangat jelas dalam negosiasi ini. "Kami siap mengirimkan beberapa ribu tentara kapan saja, tetapi kami perlu tahu peran apa yang akan mereka jalankan. Pasukan kami hanya bisa menjadi bagian dari misi perdamaian," ujar sumber tersebut.
Islamabad ingin mengklarifikasi tujuan akhir pasukan stabilitas, otoritas administrasi, serta rantai komando sebelum mengambil keputusan akhir. Penegasan bahwa Pakistan tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata Hamas menjadi poin krusial, mengingat sensitivitas politik dan keamanan di kawasan tersebut.
Rencana 20 poin Trump menyerukan pembentukan kekuatan dari negara-negara Muslim untuk mengawasi masa transisi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Gaza. Washington sangat menekan Islamabad untuk bergabung karena Pakistan memiliki tentara yang sangat berpengalaman dalam operasi tempur dan pemberontakan, yang dianggap dapat memperkuat legitimasi dan kekuatan pasukan multinasional tersebut.
Sementara itu, Uni Eropa (UE) memilih pendekatan berbeda. Sebuah dokumen internal diplomatik UE mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar negara Eropa memilih untuk tidak bergabung sebagai anggota "Dewan Perdamaian" pimpinan AS, mereka tetap berkomitmen mendukung rencana perdamaian tersebut.
Dubravka Šuica, Komisioner UE untuk Mediterania, akan hadir di Washington sebagai pengamat. UE berencana memberikan kontribusi melalui misi pendukung kepolisian untuk melatih dan melengkapi polisi sipil serta lembaga peradilan pidana Palestina. UE dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan dukungan bagi "Komite Nasional Pengelola Gaza" yang dibentuk pada Januari lalu sebagai struktur pemerintahan transisi.
Para menteri luar negeri Eropa dijadwalkan bertemu di Brussels pada 23 Februari mendatang untuk memfinalisasi posisi kolektif mereka terhadap situasi di Gaza dan koordinasi dengan pemerintahan transisi yang baru terbentuk. (zarahamala/arrahmah.id)