JENEWA (Arrahmah.id) - Meskipun optimisme meningkat terkait kemungkinan kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran, para ahli memperingatkan bahwa risiko perang tetap tinggi. Ketegangan ini dipicu oleh pengerahan militer AS yang terus berlanjut serta upaya konsisten 'Israel' untuk menggagalkan proses negosiasi yang sedang berjalan.
Pejabat dari kedua negara mengonfirmasi adanya kemajuan signifikan dalam putaran negosiasi terbaru di Jenewa pada Selasa (17/2/2026). Meski demikian, Washington tetap memperkuat kehadiran pasukannya di Timur Tengah sebagai bentuk tekanan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati "prinsip-prinsip panduan" utama yang dapat menjadi landasan draf kesepakatan dalam waktu dekat.
Namun, perbedaan mendasar masih membayangi.
Iran menawarkan rencana untuk mengencerkan stok uranium yang diperkaya hingga 60% dan memberikan akses kepada IAEA. Namun, hal ini dinilai belum memenuhi ambisi Presiden Donald Trump yang menuntut pengayaan uranium dihentikan sepenuhnya hingga titik nol (zero enrichment). Utusan khusus AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, tetap menekankan perlunya pembahasan program rudal balistik Iran dan penghentian dukungan terhadap proksi regional, dua hal yang selama ini dianggap Iran sebagai kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan.
Ketidakpercayaan Teheran tetap tinggi karena AS bernegosiasi sambil menyiagakan armada militer besar, termasuk kapal induk kedua, di dekat perbatasan Iran. Laporan internal menyebutkan bahwa potensi aksi militer terhadap Iran dalam beberapa pekan ke depan masih berada pada level 90% jika Iran tidak segera memberikan mekanisme pengawasan yang konkret.
Pakar urusan 'Israel', Muhannad Mustafa, menilai bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memandang perang sebagai satu-satunya solusi. 'Israel' secara intensif meyakinkan Washington bahwa Teheran hanya mencoba "membeli waktu" dan tidak dapat dipercaya.
Pemerintah 'Israel' dilaporkan terus mematangkan persiapan operasi militer gabungan yang menargetkan fasilitas nuklir Iran, di tengah keraguan Tel Aviv terhadap proses diplomasi yang sedang berjalan. Perdana menteri Benjamin Netanyahu diduga kuat tengah mengincar langkah agresif dari Teheran yang dapat digunakan sebagai legitimasi hukum untuk meluncurkan serangan skala besar. Serangan ini diprediksi akan jauh lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan konflik yang terjadi pada 2025.
Secara diplomatik, Tel Aviv tetap mempertahankan posisi penolakan total terhadap segala bentuk kesepakatan nuklir baru. 'Israel' secara tegas menolak hasil perundingan apa pun, sekalipun kesepakatan tersebut mencakup pembongkaran sebagian program nuklir dan rudal balistik Iran, karena menganggap hal tersebut tidak cukup untuk menghilangkan ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional mereka.
Direktur Pusat Studi Teluk, Dr. Mahjoob Zweiri, berpendapat bahwa Iran saat ini bersedia memberikan konsesi lebih besar dibandingkan era Barack Obama. Hal ini dikarenakan Teheran menyadari bahwa tujuan akhir dari tekanan saat ini adalah keruntuhan sistem pemerintahan mereka. Iran terus menjalankan strategi ganda: jalur negosiasi untuk diplomasi dan kesiapan pertahanan penuh untuk menghadapi segala kemungkinan serangan mendadak. (zarahamala/arrahmah.id)