ISLAMABAD (Arrahmah.id) - Pertemuan dua hari partai-partai oposisi di Pakistan dan beberapa tokoh politik diadakan di Islamabad dari tanggal 20 hingga 21 Desember.
Dalam resolusi 13 poin yang dikeluarkan di akhir konferensi, para peserta menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Kabul dan Islamabad dan menyerukan perbaikan hubungan dengan Afghanistan.
Wakil pemimpin partai Jamaat-e-Islami Pakistan, Liaqat Baloch, juga menyuarakan keprihatinan atas memburuknya hubungan antara Afghanistan dan Pakistan, menekankan perlunya hubungan bilateral yang lebih kuat, lansir Tolo News (22/12/2025).
Ia menyatakan: "Hubungan dengan Afghanistan memburuk. Jarak yang semakin jauh antara Afghanistan dan Pakistan telah menjadi sangat mengkhawatirkan bagi masa depan kita, dan ini adalah masalah bagi pemerintah. Jika hubungan antara Pakistan, Iran, dan Afghanistan membaik, jalan menuju stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi lebih jelas."
Partai Pekerja Awami Pakistan, selama pertemuan tersebut, menyerukan pembukaan kembali jalur perdagangan dan dimulainya kembali perdagangan dengan Afghanistan.
Seorang anggota partai mengatakan: "Saya mendesak pemerintah dan para menteri Khyber Pakhtunkhwa untuk berperan dalam membuka kembali semua jalur perdagangan yang ditutup antara Pakistan dan Afghanistan."
Beberapa mantan pejabat keamanan dari wilayah suku mengkritik pendekatan Pakistan terhadap Afghanistan dan menyatakan keprihatinan atas kelanjutan kebijakan saat ini.
Mahmood Shah, mantan kepala keamanan wilayah suku, berkomentar: "Saya percaya itu adalah kesalahan besar untuk terlibat dalam konflik dengan Afghanistan sebagai bagian dari front barat. Lebih jauh lagi, situasi internal negara juga mengkhawatirkan, kita sedang runtuh dari dalam."
Menteri Utama Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, menekankan perlunya menerapkan keputusan "Aman Jirga" (Majelis Perdamaian) mengenai hubungan dengan Afghanistan. Ia memperingatkan bahwa keputusan rahasia oleh pemerintah pusat tentang isu-isu sensitif dapat memicu ketidakpuasan publik.
Afridi menekankan: "Dalam Aman Jirga Khyber Pakhtunkhwa, direkomendasikan agar semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi hingga parlemen dan tetua suku, dikonsultasikan, dan keputusan dibuat secara kolektif untuk mencapai hasil yang positif. Negara ini tidak dapat maju dengan praktik seperti itu. Masyarakat semakin bermusuhan terhadap lembaga-lembaga, yang menyebabkan melemahnya lembaga-lembaga tersebut dan meningkatnya ketidakpuasan publik."
Sebelumnya, Kepala Menteri Khyber Pakhtunkhwa telah menegaskan selama "Aman Jirga" bahwa hubungan antara Afghanistan dan Pakistan memiliki dampak langsung pada provinsi tersebut, dan oleh karena itu, Khyber Pakhtunkhwa harus dilibatkan dalam proses dialog dengan Afghanistan. (haninmazaya/arrahmah.id)