YERUSALEM (Arrahmah.id) - Pasukan pendudukan 'Israel' menyerbu markas tertutup milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem pada Senin (8/12/2025), memutus seluruh komunikasi, menyita peralatan, dan menurunkan bendera PBB untuk diganti dengan bendera 'Israel'.
Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kewajiban 'Israel' sebagai negara anggota PBB untuk melindungi dan menghormati kekebalan kantor-kantor PBB.
Menurut Lazzarini, polisi 'Israel', didampingi pejabat kotamadya, memaksa masuk ke kompleks UNRWA di kawasan Sheikh Jarrah. Mereka membawa motor, truk, dan forklift, memutus semua komunikasi, serta menyita furnitur dan perangkat teknologi informasi.
“Bendera PBB diturunkan dan diganti dengan bendera 'Israel',” ujarnya dalam pernyataan di X.
Lazzarini menjelaskan bahwa staf telah dipaksa mengosongkan gedung sejak awal tahun menyusul berbulan-bulan pelecehan, mencakup serangan pembakaran pada 2024, demonstrasi penuh kebencian, hingga intimidasi yang sistematis. Semua ini diperburuk oleh kampanye disinformasi berskala besar dan undang-undang anti-UNRWA yang disahkan parlemen 'Israel'.
Ia menegaskan bahwa apa pun tindakan domestik 'Israel', kompleks tersebut tetap berstatus fasilitas PBB yang tidak boleh diganggu, sesuai Konvensi mengenai Hak Istimewa dan Kekebalan PBB yang juga turut ditandatangani 'Israel'.
Gubernur Yerusalem mengonfirmasi bahwa pasukan 'Israel' menahan petugas keamanan, menyita ponsel mereka, dan memutus seluruh komunikasi, sehingga mustahil mengetahui apa yang berlangsung di dalam gedung.
Penggerebekan dilakukan bersamaan dengan penutupan total area sekitar serta penggeledahan besar-besaran di seluruh fasilitas.
Pemerintah daerah menyebut tindakan tersebut sebagai tantangan langsung terhadap keputusan Majelis Umum PBB yang baru saja memperbarui mandat UNRWA untuk tiga tahun ke depan.
Pada Jumat lalu (5/12), Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi untuk memperpanjang mandat UNRWA dengan dukungan 151 negara, berhadapan dengan 10 suara menolak dan 14 abstain.
UNRWA telah berdiri selama lebih dari 70 tahun untuk membantu para pengungsi Palestina yang terusir dari tanah mereka sejak 1948.
Pada Oktober 2024, Knesset mengesahkan dua undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayah 'Israel' dan wilayah pendudukan, serta melarang otoritas 'Israel' melakukan kontak apa pun dengan badan tersebut. Regulasi ini berlaku sejak 30 Januari.
'Israel' menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam operasi perlawanan pada 7 Oktober 2023, tuduhan yang dibantah keras oleh UNRWA. Panel independen yang ditunjuk PBB menutup sejumlah kasus karena minim bukti. (zarahamala/arrahmah.id)