TEHERAN (Arrahmah.id) -- Seorang pemimpin perempuan dalam gelombang demonstrasi di Iran mengaku telah menghubungi Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu secara langsung dalam upaya mencari dukungan luar negeri untuk memperluas kerusuhan yang terjadi di dalam negeri, menurut pengakuan dikutip oleh media pemerintah Iran (15/1/2026).
Menurut keterangan yang dirilis oleh otoritas keamanan Iran, seperti dilansir Press TV (16/1), perempuan yang tidak disebutkan namanya itu mengaku berkoordinasi dengan administrator jaringan media sosial pro-Pahlavi, yang dikenal mendukung oposisi terhadap rezim Ayatollah Ali Khamenei, dan melalui jaringan tersebut mengirim pesan kepada lingkaran dukungan pro-Israel, termasuk langsung kepada Netanyahu.
Pengakuan tersebut muncul dalam kunjungan Kepala Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni-Eje’i, ke pusat penahanan di Teheran yang menahan para tersangka terlibat kerusuhan dan sabotase selama protes yang telah berlangsung beberapa pekan.
Menurut otoritas, perempuan itu mengakui bahwa kontak dengan jaringan asing merupakan bagian dari upaya untuk mendesak perubahan rezim dan memperlemah Republik Iran.
Dalam pernyataannya, Mohseni-Eje’i berjanji bahwa semua individu yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan layanan intelijen asing, serta mereka yang diduga menghasut dan memobilisasi massa selama kerusuhan, akan dibawa ke pengadilan setelah penyelidikan menyeluruh.
Selain kasus perempuan itu, pihak berwenang juga melaporkan bahwa dua tersangka lain mengaku menargetkan kantor polisi dengan tujuan melemahkan pemerintahan, sementara ada terdakwa lain yang mengaku menggunakan senapan untuk menembak personel keamanan dan warga sipil dari apartemennya di bagian selatan Teheran.
Represifitas pemerintah terhadap protes besar-besaran di seluruh Iran telah menyebabkan ribuan penangkapan dan puluhan korban jiwa, dan otoritas kerap menuding keterlibatan asing sebagai salah satu faktor yang memperburuk situasi.
Lembaga media semiresmi di Iran melaporkan bahwa sekitar 3.000 orang yang dianggap sebagai “teroris” terkait kerusuhan telah ditahan sejak gelombang protes bermula akibat krisis ekonomi dan tuntutan politik yang lebih luas.
Pemerintah Republik Iran konsisten menyatakan bahwa protes tersebut telah dimanipulasi oleh kekuatan luar, termasuk Amerika Serikat dan Israel, walaupun bukti independen atas klaim keterlibatan langsung Netanyahu atau pemerintahan 'Israel' terhadap kontak tersebut belum terverifikasi secara independen oleh media internasional. (hanoum/arrahmah.id)