WASHINGTON (Arrahmah.id) - Presiden AS Donald Trump tengah gencar membangun koalisi internasional untuk membuka kembali Selat Hormuz yang kini lumpuh total akibat perang. Melalui unggahan di Truth Social, Trump mendesak negara-negara yang bergantung pada energi dari Teluk, termasuk Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang mereka guna mengawal lalu lintas maritim di jalur vital tersebut.
Namun, upaya ini menemui ganjalan setelah dua sekutu strategis AS, Jepang dan Australia, menyatakan keberatan untuk mengirim armada angkatan laut mereka. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa pemerintahannya belum memberikan persetujuan apa pun terkait pengiriman kapal pengawal, mengingat batasan hukum dalam konstitusi pasca-perang Jepang.
Alasan penolakan Jepang, PM Takaichi dan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menyatakan sulitnya pengiriman kapal secara legal. Jepang saat ini masih mengkaji apa yang bisa dilakukan secara independen tanpa melanggar kerangka hukum mereka.
Sementara, Menteri Transportasi Catherine King menyatakan bahwa Australia belum diminta secara resmi untuk mengirim kapal perang. Saat ini, bantuan Australia di kawasan tersebut terbatas pada dukungan pesawat udara untuk langkah-langkah defensif di Uni Emirat Arab.
Trump menegaskan bahwa dengan atau tanpa bantuan internasional, militer AS akan terus menggempur garis pantai Iran dan menembaki setiap kapal Iran yang mencoba menghalangi jalur tersebut. "Satu atau lain cara, kita akan segera membuat Selat Hormuz terbuka, aman, dan bebas!" klaim Trump.
Trump juga memperingatkan sekutu NATO bahwa masa depan aliansi tersebut bisa menjadi sangat buruk jika mereka gagal mendukung upaya Washington dalam mengamankan jalur pasokan energi dunia.
Selain penolakan Jepang dan Australia, Jerman juga telah mengindikasikan tidak akan berpartisipasi. Sementara itu, Korea Selatan masih meninjau permintaan tersebut, dan Tiongkok belum memberikan tanggapan resmi.
Selat Hormuz mengangkut sekitar 20% pasokan energi global. Penutupan jalur ini tidak hanya mengguncang pasar energi, tetapi juga mulai melumpuhkan jadwal penerbangan internasional di kawasan tersebut. AS berharap dapat mengumumkan pembentukan koalisi resmi pada akhir pekan ini, meskipun hingga saat ini dukungan nyata dari negara-negara besar masih sangat terbatas. (zarahamala/arrahmah.id)