Tidak ada cara halus untuk mengatakan ini: Presiden Indonesia Prabowo Subianto tidak peduli pada Palestina. Tidak pada pembebasannya, tidak pada keadilan, dan tidak pula pada upaya mengakhiri pendudukan atau membongkar sistem apartheid. Yang ia pedulikan hanyalah kekuasaan, gengsi, dan citra dirinya di panggung dunia. Inilah inti dari kebijakan luar negerinya. Palestina tidak pernah menjadi sebuah prinsip bagi dirinya, melainkan hanya sebuah properti politik.
Bukti yang paling mencolok adalah keputusannya untuk bergabung dengan apa yang disebut sebagai Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Donald Trump. Ini bukanlah langkah netral atau teknis semata. Ini adalah bentuk penyelarasan diri dengan pandangan dunia yang menganggap nyawa rakyat Palestina bisa dikorbankan dan supremasi 'Israel' tidak boleh diganggu gugat. Dewan tersebut tidak mencari keadilan. Mereka mencari ketenangan tanpa pertanggungjawaban, perdamaian tanpa kebebasan, dan normalisasi tanpa konsekuensi. Dengan bergabung di sana, Prabowo memberi sinyal bahwa nyawa rakyat Palestina boleh dikorbankan demi mendapatkan restu dari elite global.
Ini disengaja. Bukan sebuah kekeliruan. Pengkhianatan itu adalah poin utamanya.
Tindakan Prabowo, baik sebelum maupun selama masa kepresidenannya, memperkuat hal ini. Jauh sebelum menjabat, ia telah menjalin hubungan diam-diam dengan 'Israel', termasuk kerja sama dalam pelatihan keamanan dan proyek pertanian. Ini bukanlah kontak teknis yang netral, melainkan sinyal politik bahwa hak-hak Palestina dapat dipisahkan atau diabaikan jika bertentangan dengan "kepentingan strategis" Indonesia.
Retorikanya pun senada. Pada Sidang Umum PBB 2025, Prabowo berbicara tentang "perdamaian" tanpa sekalipun menyebut pendudukan 'Israel'. Ia mengutuk kekerasan tanpa mengidentifikasi pelakunya. Penderitaan Palestina dibingkai sebagai tragedi yang malang, bukannya hasil yang sudah diprediksi dari penjajahan kolonial selama berpuluh-puluh tahun. Yang paling parah, ia berulang kali menekankan "keamanan" 'Israel', memberi sinyal bahwa prioritas sang penjajah lebih penting daripada hak-hak mereka yang dijajah. Ini bukan diplomasi, ini adalah kapitulasi (penyerahan diri).
Ke mana pun ia pergi, mantra kosong yang sama selalu menyertai: solusi dua negara. Diucapkan di PBB, di Pakistan, dan di seluruh dunia Muslim, kalimat itu berfungsi bak sebuah ritual: cara untuk menunjukkan kepedulian tanpa harus menuntut tindakan nyata. Di 2026 ini, menyuarakan solusi dua negara sambil mengabaikan penghancuran sistematis 'Israel' terhadap negara Palestina, melalui pemukiman ilegal, aneksasi, hukum apartheid, dan pengepungan, bukanlah sebuah kebijakan yang serius. Itu adalah penyesatan yang disengaja.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melembagakan kemunafikan ini. Menteri Luar Negeri Sugiono mengulangi bahasa yang sama di setiap forum: "keseimbangan," "menahan diri," dan "keamanan bagi semua pihak." Tidak ada sanksi yang diusulkan. Tidak ada pertanggungjawaban yang dituntut. Tidak ada pengakuan atas ketimpangan kekuatan yang nyata antara penjajah dan yang dijajah. Ini bukan sebuah kebingungan; ini adalah sebuah koordinasi.
Kebijakan luar negeri Prabowo dirancang untuk mendapatkan akses ke kalangan elite, bukan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ia secara agresif mendekati Washington, bahkan menyelaraskan diri dengan tokoh-tokoh yang secara terbuka memusuhi kebebasan Palestina, demi mengejar gengsi dan pengaruh di forum global. Bantuan mungkin dikirim ke Palestina, tetapi bantuan itu tidak pernah dikaitkan dengan keadilan, akuntabilitas, atau perlawanan terhadap pendudukan. Kata-kata dan bantuan itu murah; keduanya tidak mengancam posisinya. Setiap kali hak-hak Palestina berbenturan dengan citra atau keuntungan pribadi, Prabowo selalu memilih dirinya sendiri di atas pembebasan.
Indonesia pernah memegang otoritas moral di mata dunia karena perjuangan anti-kolonialnya dan penolakan konstitusionalnya terhadap penjajahan. Warisan itu jauh lebih berharga daripada kekuatan material, ia memberi Indonesia kredibilitas untuk menyuarakan kebenaran di hadapan ketidakadilan. Di bawah Prabowo, otoritas itu digadaikan demi jabat tangan, tepuk tangan, dan sesi foto.
Lepaskan semua eufemisme dan slogan kosong tersebut, maka kebenaran yang tak terelakkan akan muncul: Prabowo tidak peduli pada Palestina. Ia peduli pada dirinya sendiri. Ia peduli pada gengsi. Ia peduli pada kekuasaan. Dan dalam pengejaran itu, pembebasan Palestina tidak sekadar diabaikan, tetapi secara aktif dikorbankan.