DOHA (Arrahmah.id) - Ketegangan di Timur Tengah mencapai level baru yang sangat berbahaya setelah Iran meluncurkan rentetan rudal balistik dan drone yang menyasar Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain pada Rabu (18/3/2026). Salah satu serangan paling signifikan menghantam kota industri Ras Laffan di Qatar, memicu kebakaran di fasilitas energi vital tersebut setelah satu dari lima rudal Iran gagal dicegat.
Sebagai respons diplomatik keras, Qatar langsung mengumumkan pengusiran atase militer dan keamanan kedutaan Iran, serta menetapkan seluruh staf mereka sebagai persona non grata. Sementara itu, di Arab Saudi dan UEA, serpihan intersepsi rudal menyebabkan korban luka di pemukiman warga dan memaksa penghentian operasional sementara di fasilitas gas strategis.
Empat rudal berhasil dijatuhkan, namun satu rudal menghantam kawasan industri gas Ras Laffan. Selain tindakan militer, Doha mengambil langkah diplomatik tegas dengan mengusir pejabat keamanan Iran. Pertahanan udara Saudi mencegat 4 rudal balistik dan 29 drone dalam 24 jam. Serpihan rudal di Riyadh melukai 4 warga asing dan menyebabkan kerusakan pada area perumahan.
Serangan menyasar fasilitas gas Habshan dan ladang minyak Bab. Dua anggota angkatan bersenjata dan enam warga sipil (termasuk warga Palestina dan Asia Selatan) tewas sejak awal agresi pada 28 Februari lalu. Total korban luka di UEA mencapai 158 orang. Kedua negara mengonfirmasi keberhasilan sistem pertahanan udara mereka dalam menjatuhkan rudal dan drone yang datang dari arah Iran, menjaga wilayah kedaulatan mereka dari hantaman langsung.
Menurut data resmi, Iran telah menembakkan sedikitnya 3.955 rudal dan drone ke negara-negara Arab dalam waktu kurang dari tiga minggu, ditambah serangan menggunakan jet tempur.
Serangan terhadap Ras Laffan memicu gelombang kecaman dari Mesir, Liga Arab, dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Menteri Luar Negeri UEA menyebut aksi ini sebagai "eskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional". Mesir menegaskan dukungan mutlaknya bagi Qatar dan negara Teluk lainnya, menyatakan bahwa penargetan infrastruktur sipil dan energi adalah tindakan kriminal yang mengancam stabilitas global. (zarahamala/arrahmah.id)