JAKARTA (Arrahmah.id) - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah instruksi penting kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Instruksi tersebut mencakup pengelolaan dana hasil korupsi minyak sawit senilai Rp 13 triliun yang baru saja dikembalikan ke kas negara.
Presiden Prabowo meminta agar dana tersebut dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), guna memperluas akses pendidikan melalui program riset dan beasiswa bagi anak bangsa.
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo di hadapan para menteri.
Diketahui, LPDP pada tahun 2025 hanya membuka kuota beasiswa untuk 4.000 penerima, menurun drastis dari 8.592 penerima pada tahun 2024. Dengan tambahan dana ini, Prabowo berharap kuota penerima dapat ditingkatkan kembali dan program riset nasional semakin kuat.
Presiden juga menyaksikan langsung penyerahan dana Rp 13,225 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung), hasil penyitaan dari kasus korupsi minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa nilai total dana yang seharusnya disita mencapai Rp 17,7 triliun, namun negara baru berhasil mengamankan Rp 13 triliun. Sisanya, sekitar Rp 4,4 triliun, masih tertahan karena beberapa perusahaan meminta penundaan pembayaran.
Kasus ini berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukum:
- PT Wilmar Group membayar Rp 11,8 triliun,
- PT Musim Mas membayar Rp 4,89 triliun, dan
- PT Nagamas Palmoil Lestari (anak perusahaan Permata Hijau Group) membayar Rp 937,5 miliar.
Selain untuk pendidikan, Presiden Prabowo menilai dana tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor sosial dan ekonomi rakyat, terutama di bidang pendidikan dan kelautan.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucapnya.
Ia menambahkan, dana tersebut juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan modern yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin (cold storage) agar hasil tangkapan nelayan lebih awet dan memiliki nilai jual tinggi.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” jelasnya.
Instruksi berikutnya, Prabowo meminta Menkeu mendistribusikan buku-buku gratis ke sekolah-sekolah. Tujuannya agar anak-anak di seluruh Indonesia memiliki kesempatan belajar menulis dan membaca dengan baik. “Kita harus dorong anak-anak mencintai ilmu sejak dini. Buku adalah jendela masa depan bangsa,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengubah hasil kejahatan menjadi kemaslahatan, mengarahkan dana hasil korupsi kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)