JAKARTA (Arrahmah.id) — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang membuka peluang bagi profesional asing atau ekspatriat non-Indonesia untuk menduduki jabatan puncak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi, efisiensi, dan daya saing BUMN di tingkat global.
"Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Presiden menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan instruksi khusus kepada manajemen Danantara—entitas pengelola investasi dan transformasi BUMN—agar menerapkan standar bisnis internasional dalam operasional perusahaan negara.
"Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tegas Prabowo.
Menurut Kepala Negara, banyak BUMN selama ini tidak berjalan optimal karena struktur organisasi yang terlalu besar dan tidak efisien. Karena itu, pemerintah berencana melakukan perampingan jumlah BUMN secara signifikan.
"Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi besar-besaran sektor BUMN, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, efisiensi operasional, serta daya saing global.
Dengan mengizinkan profesional asing menduduki posisi strategis, pemerintah berharap adanya transfer pengetahuan dan praktik terbaik internasional ke dalam sistem manajemen perusahaan negara.
Langkah ini juga menandai perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi nasional, di mana kompetensi dan profesionalisme menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar latar kebangsaan.
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi BUMN ini akan dijalankan secara bertahap dan tetap memperhatikan kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap aset strategis negara.
(ameera/arrahmah.id)