GAZA (Arrahmah.id) - Tentara pendudukan 'Israel' terus melancarkan serangan intensif ke berbagai wilayah di Jalur Gaza, yang menurut para analis memunculkan keraguan serius terhadap kemungkinan masuknya fase kedua dari perjanjian gencatan senjata. Keraguan ini menguat di tengah pembicaraan mengenai adanya kesepahaman antara Washington dan Tel Aviv.
Meski sebagian pihak sempat menggantungkan harapan pada pertemuan terbaru antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu untuk menghasilkan visi jelas yang membuka jalan bagi pelaksanaan fase kedua kesepakatan Gaza, Netanyahu justru kembali ke Tel Aviv dengan pernyataan dan ancaman terhadap warga Palestina. Pada saat yang sama, pasukan 'Israel' terus menghancurkan rumah-rumah serta fasilitas sipil di wilayah penempatan mereka sepanjang perbatasan Jalur Gaza.
Dalam konteks ini, Mark Pfeifle, mantan penasihat keamanan nasional AS, menilai pertemuan Trump, Netanyahu tidak membuahkan hasil. Hal itu, menurutnya, menandakan bahwa fase kedua kesepakatan Gaza masih jauh dari realisasi. Ia menyebut bahwa kedua pemimpin tersebut, berdasarkan kebocoran informasi, membahas tiga topik tanpa mengungkapkan rinciannya ke publik.
Trump dan Netanyahu juga mengangkat isu pelucutan senjata Gerakan Perlawanan Islam Hamas, tanpa menjelaskan mekanisme pelaksanaannya. Dalam wawancaranya dengan program Masar al-Ahdath, Pfeifle menyatakan keraguannya terhadap kemungkinan transisi ke fase kedua, karena, menurutnya, pemerintahan AS telah memberi kebebasan penuh kepada militer 'Israel' untuk bertindak sesuka hati di Gaza.
Sementara itu, pakar urusan 'Israel', Muhannad Mustafa, berpendapat bahwa Netanyahu telah memperoleh janji dari Trump untuk tidak menarik pasukan 'Israel' dari Jalur Gaza, bahkan jika fase kedua kesepakatan dimulai. Selain itu, ia menyebut adanya “pemahaman” dari pihak AS yang membolehkan 'Israel' melakukan operasi militer terhadap Hamas dan warga Palestina.
Mustafa menjelaskan bahwa pendudukan 'Israel' terus melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menargetkan infrastruktur Palestina di sebelah timur garis kuning, sebagai upaya menunjukkan kemungkinan penerapan fase kedua kesepakatan di wilayah-wilayah tersebut serta untuk menciptakan posisi militer 'Israel' yang permanen di sana.
Ia menambahkan bahwa eskalasi 'Israel' di Jalur Gaza dimulai setelah Hamas menyerahkan tawanan 'Israel' dalam keadaan hidup. Mustafa juga memperkirakan bahwa 'Israel' tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum pemilu 'Israel' berikutnya.
Menurut Profesor Konflik Internasional di Doha Institute for Graduate Studies, Ibrahim Fraihat, Trump telah memberikan kepada Netanyahu apa yang ingin ia dengar dan menyepakati perlunya pelucutan senjata Hamas. Namun, ia menilai dinamika politik di lapangan tidak sejalan dengan hasil pertemuan tersebut, karena terdapat konsultasi yang mengarah pada pembentukan pemerintahan teknokrat, yang sedang dibahas bersama Otoritas Palestina.
Pelucutan Senjata
Terkait isu pelucutan senjata Hamas, para analis sepakat bahwa langkah ini menghadapi kompleksitas besar. Mustafa menegaskan bahwa fase kedua kesepakatan Gaza tidak akan dijalankan jika dikaitkan dengan pelucutan senjata perlawanan, seraya menyebut bahwa 'Israel' berupaya meyakinkan pemerintahan AS untuk memberinya mandat menjalankan misi tersebut.
Surat kabar Israel Hayom sebelumnya mengutip sumber-sumber yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan 'Israel' telah menetapkan tenggat waktu dua bulan untuk melucuti senjata Hamas. Surat kabar itu menambahkan bahwa “jika Hamas tidak dilucuti senjatanya, maka giliran akan kembali ke 'Israel' dan militernya.”
Menurut Pfeifle, diperlukan pembahasan yang berbeda dan menyeluruh dari seluruh pihak mengenai mekanisme pelucutan senjata Hamas. Ia menilai langkah tersebut dapat membuka jalan bagi penarikan bertahap pasukan 'Israel' dari Jalur Gaza.
Sebaliknya, Fraihat tidak melihat pasukan internasional yang direncanakan akan dibentuk di Gaza berdasarkan rencana AS mampu melucuti senjata Hamas, dengan alasan bahwa terdapat “garis merah” yang melarang keterlibatan langsung dalam proses pelucutan senjata. (zarahamala/arrahmah.id)