GAZA (Arrahmah.id) – Menurut media ‘Israel’, Bezalel Smotrich bersitegang dengan Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir terkait penolakan Zamir untuk menjadikan militer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan di Gaza.
Menteri Keuangan ‘Israel’ dari sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, dilaporkan mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika militer tidak menduduki Jalur Gaza dan menjalankannya di bawah pemerintahan militer.
BacaJuga
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Anadolu, Smotrich menyebut bahwa Netanyahu “adalah pihak yang pada akhirnya bertanggung jawab” dalam penanganan perang ‘Israel’ di Gaza.
“Luncurkan kampanye untuk mengalahkan Hamas, duduki Gaza, terapkan pemerintahan militer sementara sampai ditemukan solusi lain, kembalikan para sandera, dan jalankan rencana Trump – atau pemerintahan ini tidak layak untuk tetap ada,” katanya.
Menteri yang dikenal dengan pandangan ekstremnya itu juga membela kebijakannya yang mendukung pelarangan masuknya bantuan ke Gaza.
Masih menurut media ‘Israel’, Smotrich berseteru dengan Eyal Zamir karena Zamir menolak menjadikan militer sebagai pihak yang mengatur distribusi bantuan ke Gaza.
“Kalau kalian tidak mampu, kami akan cari orang yang mampu. Kalau kalian tidak tahu caranya, kami akan cari orang yang tahu,” ujar Smotrich kepada Zamir dalam rapat Dewan Keamanan ‘Israel’ pada Selasa malam (22/4/2025).
‘Israel’ Harus ‘Lanjutkan Pengiriman Bantuan’
The Times of Israel melaporkan bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh pernyataan Menteri Pertahanan ‘Israel’, Yisrael Katz, yang memberi tahu kabinet bahwa ‘Israel’ tidak punya pilihan selain melanjutkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza yang hancur karena perang dalam satu atau dua pekan ke depan, namun harus dipastikan bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan Hamas.
Zamir, menurut laporan itu, menyampaikan kepada Katz bahwa militer tidak akan bertanggung jawab dalam pendistribusian bantuan. Pernyataan itu memicu reaksi Smotrich yang menyatakan bahwa “militer tidak berhak memilih misinya sendiri.”
Smotrich menanggapi laporan tersebut pada Rabu (23/4), menegaskan kembali bahwa bantuan “tidak boleh jatuh ke tangan Hamas” karena hal itu merupakan “komponen paling krusial dalam mengalahkan Hamas dan memenangkan perang.”
“Perdana Menteri adalah pihak yang pada akhirnya bertanggung jawab,” katanya lagi.
Bantuan Diblokir Sejak Maret
Sejak 2 Maret, ‘Israel’ telah menutup semua jalur masuk ke Gaza, menghalangi suplai penting masuk ke wilayah tersebut, meskipun banyak laporan tentang kelaparan yang melanda wilayah itu akibat perang. (zarahamala/arrahmah.id)
