GAZA (Arrahmah.id) - Pemerintah Somaliland membantah “klaim palsu” yang menyebut wilayah itu telah menyetujui pendirian pangkalan militer 'Israel' serta menerima warga Palestina yang dipaksa terusir dari Gaza, sebagai imbalan atas pengakuan terbaru 'Israel' terhadap Somaliland.
'Israel' menjadi pihak pertama yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka pekan lalu. Langkah ini menuai kecaman dari sejumlah negara, sementara Presiden Amerika Serikat menyatakan belum siap untuk segera mengikuti langkah 'Israel' tersebut.
Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, menuduh bahwa Somaliland telah menerima tiga syarat dari 'Israel': pemukiman ulang warga Palestina, pendirian pangkalan militer 'Israel' di pesisir Teluk Aden, serta bergabung dengan Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan dengan 'Israel'.
Dalam beberapa waktu terakhir, laporan juga beredar luas yang menyebut Somaliland tertarik membantu rencana 'Israel', yang banyak dikecam, untuk memaksa pemindahan warga Palestina dari Gaza, seiring upaya para pejabat di Hargeisa mencari pengakuan internasional.
Namun, Menteri Luar Negeri Somaliland membantah laporan tersebut. “Saya tidak pernah menerima proposal semacam itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait warga Palestina,” ujarnya.
Pada Kamis (1/1/2026), Kementerian Luar Negeri Somaliland juga menepis klaim tersebut sebagai tidak berdasar, seraya menegaskan bahwa hubungan Somaliland dengan 'Israel' bersifat “murni diplomatik” dan dilakukan “dengan penghormatan penuh terhadap hukum internasional”.
Sementara itu, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu pada Selasa mengonfirmasi bahwa Somaliland akan bergabung dalam Abraham Accords. Dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, Newsmax, Netanyahu mengatakan dirinya ingin “mendukung negara yang demokratis, moderat, sebuah negara Muslim, yang ingin bergabung dengan Abraham Accords”.
Presiden Somalia memperingatkan bahwa pengakuan 'Israel' terhadap Somaliland “bukan sekadar gestur diplomatik, melainkan kedok bagi tujuan strategis 'Israel' yang berisiko tinggi”.
Ia menuding 'Israel' berupaya “mengekspor masalah Gaza” ke kawasan Tanduk Afrika dan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang membuka “kotak kejahatan baru di dunia”.
Lebih dari 50 negara mengecam langkah 'Israel' tersebut. Uni Afrika dan Uni Eropa juga menegaskan bahwa integritas teritorial Somalia harus dihormati.
Somaliland merupakan bagian dari Republik Somalia bersatu sejak 1960, namun mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991 dan membentuk pemerintahan de facto. Meski memiliki hubungan diplomatik tidak resmi dengan sejumlah negara, kedaulatannya belum pernah diakui oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB hingga 'Israel' mengambil langkah tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)